Sosial

Technology

Entertainment

Recent Posts

Dirlantas Polda Jateng : Polantas Akan Kedepankan Teknologi Dalam Melaksanakan Tugas

 


SEMARANG, lpktrankonmasi.com

 

Jajaran Lalu Lintas Polda Jateng akan mengedepankan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini disampaikan Dirlantas, Kombes Pol Rudy Syafirudin usai perayaan puncak HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke 66 di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Rabu (22/9)

 

"Anggota lalu lintas di jajaran Jawa Tengah wajib menggunakan informasi dan teknologi dalam penegakan hukum. Salah satu alasannya, karena di masa pandemi ini kita wajib menjaga prokes dan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kepolisian," papar Kombes Rudy.

 

Dirlantas mengatakan saat ini aplikasi yang telah digunakan adalah Sakpole, Kopek, ETLE, identifikasi kendaraan bermotor, BPKB online, dan lain-lain.

 

Aplikasi ini  dibuat jajaran Ditlantas untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi dan berfungsi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

 

"Namun bila masyarakat masih merasa canggung apakah layanan ini berlaku atau tidak. Kami  menegaskan bahwa layanan-layanan ini sudah kami launching dan sudah berjalan," ujar Kombes Rudy.


Terkait penegakan hukum di lapangan, Kombes Rudy mengatakan,

tidak ada anggota kepolisian yang melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas secara konvensional. Penindakan harus dilakukan menggunakan sarana aplikasi elektronik yakni ETLE dan Kopek.

 

"Jadi tidak ada lagi ada interaksi antara petugas dan pelanggar. Kami mengharap masyarakat untuk tidak menyuap petugas. Siapa pun yang melanggar akan kami foto dan proses," tegas Kombes Rudy

 

Menurut Dirlantas, surat tilang akan diberikan setelah melakukan konfirmasi di Polda Jateng. Surat tilang bertujuan sebagai dasar pembayaraan di bank yang telah bekerjasama dengan Polda Jateng.

 

"Denda tilang itu secara otomatis masuk ke kas negara. Hampir satu tahun menggunakan informasi teknologi (IT) sama sekali tidak ada komplain dari masyarakat," imbuhnya.

 

Menurut Kombes Rudy, penggunaan tilang elektronik dinilainya sangat baik. Hasil evaluasi hampir 65 persen masyarakat  tahu tilang elektronik.

 

"Setelah mendapatkan surat konfirmasi masyarakat datang ke sini (Polda Jateng) untuk mengecek dan menyatakan diri melanggar," tuturnya.

 

DIkatakannya dalam waktu sebulan Ditlantas Polda Jateng mengirimkan 3 ribu surat konfirmasi. Data pelanggaran tersebut selalu diperbarui (update).

 

" Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tapi kami akan sosialisasikan terus," imbuhnya.

 

Dirlantas meminta setelah mendapatkan konfirmasi, tugas masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas adalah  datang ke kantor polisi untuk menanyakan data-data pelanggarannya. Setelah pelanggar mengerti maka akan  diberikan surat tilang.

 

"Penilangan dibubuhi tanda tangan dari yang bersangkutan lalu melakukan pembayaran di bank BRI. Jadi tidak ada kolusi lagi dari pelanggar," jelasnya.

 

Kombes Rudy berharap,  sebagai pelaksana lapangan, anggota polisi lalu lintas dapat betul-betul menguasai IT dalam penegakan hukum. Pihaknya ingin masyarakat dapat mendukung program-program kepolisian sehingga bisa memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

 

"Jangan sekali-sekali masyarakat yang melanggar mencoba menyuap petugas. Itu ada sanksi dan aturannya," tegas Kombes Rudy menutup pembicaraan.

 

(Trankonmasi Tim)


Sampang : Gegara Sebidang Tanah, Ponaan Tega Bacok Paman Sendiri


 Korban Dan Barang Bukti Parang di Polsek Banyuates, Sampang (Foto: Varies)


Lpktrankonmasi.com, Sampang - Polres Sampang mengungkap kasus penganiayaan gara-gara sebidang tanah, yang menimpa H Mashadi (55) warga Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates yang dilakukan oleh keponakannya sendiri berinisial A (38) warga Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Selasa (21/09/2021)

 

Pada saat itu korban berboncengan dengan istrinya menggunakan sepeda motor dan setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ketemu dengan pelaku yang merupakan ponaan sendiri dan pada saat itu sama-sama berhenti," ungkap Kasatreskrim Polres Sampang, AKP Sudaryanto.

 

Sudaryanto juga menambahkan bahwa saat itu pelaku sudah membawa senjata tajam (sajam) berjenis parang lengkap dengan slontongnya. Namun, korban saat itu juga mengambil sepotong kayu untuk mempersenjatai dirinya.

 

"Keduanya sempat adu mulut, hingga sama-sama saling memukul tepat dikepala. Pelaku tidak ada niat untuk membacok korban. Akan tetapi, menurut keterangan pelaku, ia tidak sadar kalau slontong parangnya lepas dan sudah ada bercak darah," ujarnya.

 

Akibatnya, korban mengalami luka dibagian belakang kepala. Sehingga waktu itu jajaran Polsek Banyuates langsung mengamankan pelaku dengan barang bukti (BB) sajam berjenis parang lengkap dengan slontongnya.

 

Setelah pihak kepolisian setempat berhasil mengamankannya, A (38) ditetapkan sebagai tersangka hingga proses pengembangan dilakukan.

 

Sudaryanto menjelaskan bahwa pemicu kasus penganiayaan itu didasari oleh masalah kepemilikan tanah.

 

Akibat dari perbuatannya, tersangka di sangkakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal dua tahun delapan bulan penjara. (Ries)

Tudingan Kecacatan Hukum Kemunduran Pilkades di Sampang, Penasehat Projo Sampang Angkat Suara


 Miftahuf Khoir dan Rekanannya (Foto tampak Kanan) dan Jalaluddin Al Aziz, S.H, Penasehat Projo Sampang (Foto tampak kiri) (Dok: Rossi)


Lpktrankonmasi.com, SAMPANG - Kemunduran Pilkades di Kabupaten Sampang pada tahun 2021 menurut salah satu advokat. Kemunduran Pilkades sampang itu diduga mengalami kecacatan hukum, tudingan tersebut ditanggapi langsung oleh advokat senior ialah Jalaluddin Al Aziz, S.H Penasehat Ormas DPC Projo Sampang, Madura, Selasa (21/09/2021)

 

Menurut Miftahul khoir, itu tidak berimbang dengan peraturan dalam negeri yang ada.

Yang di mana dengan kemunduran Pilkades Sampang itu dikarenakan suatu alasan virus yang melanda negeri ini, khususnya di Kabupaten Sampang.

 

"Karena setelah kita lihat dari kasus COVID-19 hari ini sudah mulai aman, seperti di Jawa timur sekarang mulai di tingkat level  1 atau level aman," katanya.

 

Masih Miftahul khoir, Pilkades Sampang digelar serentak pada tahun 2025, dengan keputusan Bupati Sampang nomer 188.45/272/KEP/434.013/2021 30 Juni 2021 yang berbunyi Pilkades di tunda pada tahun 2025, itu harus di cabut melihat peraturan pertimbangan menteri dalam negeri.

 

 

"Keputusan Bupati itu sangat bertentangan dengan intruksi Menteri dalam negeri Nomer 141/2577/SJ tertanggal 24 Maret 2021, di mana intruksi itu, mengintruksikan bahwa penundaan pilkades serantak antau antar waktu ialah sampai dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang," ucapnya.

 

Miftahul khoir juga manambahkan, menimbang dan mengingat serta memperhatikan peraturan intruksi Mentri dalam Negari yang sudah ada. Dan Agar pelaksana pelkades serentang atau secara (PAW) sesuai intruksi menteri dalam negeri nomer 141/2577/SJ tertanggal 9 Agustus 2021 juga harus mempertimbangkan kembali atas pemunduran Pilkades melihat virus yang melanda semakin rendah,"tambahnya.

 

Sementara itu Penasehat DPC Projo Sampang, Jalaluddin Al Aziz, S.H menanggapi tudingan bahwa penundaan tersebut cacat hukum, coba baca Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Pasal 2 yang berbunyi, Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, pada ketentuan Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Pasal 3 juga berbunyi, pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah kabupaten, jadi boleh diserentakkan semua Pilkades diseluruh desa di Kabupaten Sampang," jelasnya.

 

"Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Pasal 2 dan Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Pasal 3 dipertegas dalam ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Diundangkan pada tanggal 7 Juni 2021 bahwa, Pasal 2 Ayat 1, Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak. Pasal 2 Ayat 2 bahwa, Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Sampang. Dan Pasal 2 Ayat 3 berbunyi, Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan keputusan Bupati," ungkapnya.

 

Jadi jelas tidak ada yang cacat hukum. Dan alasan Bupati Sampang bukan mengacu pada COVID-19. Akan tetapi, selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan yang ada," jelasnya.

 

Terus jika Kabupaten Sampang memaksa Pilkades segera digelar maka harus mematuhi menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2020 serta SE Mendagri Nomor 141/6698/SJ dengan tetap memperhatikan angka penurunan kasus penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah. Kotak suara harus di masing-masing dusun, pertanyaan saya apakah kalian menjamin jika terjadi klaster baru dan perihal keamanan, Sampang rawan lho, setiap ada pagelaran pilkades pasti kisruh apalagi kotak suara di masing-masing dusun. Jadi kami tegaskan bahwa saya selaku penasehat Projo Sampang mewakili sebagian aspirasi masyarakat lebih setuju Pilkades digelar tahun 2025.

 

"Perlu diketahui masyarakat Sampang tidak terlalu dibebani oleh penundaan Pilkades ini, jadi berdasarkan hasil kajian kami di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang 80% warga Sampang tidak begitu memikirkan Pilkades yang mereka pikirkan hanya keamanan desa dan juga adanya lapangan pekerjaan," tegasnya. (Rossi/Ries)

Kapolres Jepara : Laksanakan Operasi Patuh Candi 2021 Secara Simpatik

 


Jepara, lpktrankonmasi.com

 

Kapolres Jepara AKBP Warsono, SH., SIK., MH pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2021, di lapangan Apel Endra Dharmalaksana Polres Jepara, Senin (20/9/2021) pagi.

 

Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2021 ini dihadiri pejabat utama, Kapolsek Jajaran, Personel Polres Jepara, Personel TNI dari Kodim 0719 Jepara dan perwakilan Satpol PP Kabupaten Jepara.

 

Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2021 menandai akan dilaksanakannya kegiatan operasi patuh yang akan digelar selama 14 hari mulai tanggal 20 September hingga 03 Oktober 2021, ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan peserta apel.

 

Kapolres Jepara dalam amanatnya menyampaikan bahwa kita harus menerapkan Protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan.

 

Tujuan pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2021 adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Serta, Patuhnya Masyarakat terhadap protokol kesehatan di tengah mewabahnya pandemi covid-19.

 

Kegiatan operasi patuh dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021.

 

Lebih lanjut Kapolres menerangkan bahwa saat ini pemerintah masih terus berjuang dalam menekan penyebaran covid-19 melalui berbagai kegiatan untuk memutus mata rantai Covid 19.

 


Semua kegiatan dalam Ops Patuh Candi dilaksanakan secara simpatik dan juga akan dilaksanakan kegiatan baksos untuk mengurangi beban masyarakat, pungkasnya.

 

(J Trankonmasi Tim)

Bingkisan Untuk Santri dan Vaksinasi Warnai Baksos Alumni Akpol 1997 Batalyon Wira Pratama


 

KENDAL, lpktrankonmasi.com

 

Bakti sosial dan vaksinasi massal mewarnai gelar 25 tahun pengabdian alumni Akpol 1997, Batalyon Wira Pratama. Berlokasi di Pondok Pesantren ARIS, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Senin (20/9) pagi.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda yang didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jateng. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda disambut pengasuh ponpes KH Hafidhin beserta jajaran Forkompinda Kabupaten Kendal.

 

Irjen Ahmad Luthfi pada kesempatan itu menyerahkan bingkisan berupa 300 paket sembako ditambah 500 kilogram beras dan 100 liter hand sanitizer. Tercatat, 600 santri menjadi target vaksinasi dalam kegiatan tersebut.

 

"Saya mengucapkan selamat atas pengabdian rekan-rekan alumni Akpol 97. Semoga sukses dan memberikan pengabdian tanpa batas pada bangsa dan negara," ucap Irjen Ahmad Luthfi.

 

Ditambahkan Kapolda, saat ini Polda Jateng tengah melaksanakan kegiatan operasi patuh candi 2021. Secara umum, operasi patuh candi mengedepankan edukasi tentang protokol kesehatan dan kesadaran berlalu lintas pada masyarakat. Petugas Polri dalam melaksanakan operasi tersebut ditekankan mengutamakan aksi simpatik dan humanis.

 

"Kegiatan Operasi Patuh Candi dilaksanakan mulai 20 September sampai 3 Oktober nanti. Tentu, kami meminta maaf apabila masyarakat terganggu kegiatannya," jelas Kapolda.

 

Irjen Ahmad Luthfi lebih lanjut menekankan, meskipun saat ini sudah banyak warga masyarakat yang tervaksin, protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

 

Awak media diharapkan membantu memberitakan konten positif agar masyarakat bersemangat mengikuti vaksinasi.

 


"Bila target vaksinasi tercapai, diharapkan herd immunity segera terbentuk. Dengan begitu, kita bisa segera menggerakkan roda ekonomi dan kehidupan berjalan normal," ungkap Kapolda.

 

Selesai menghadiri vaksinasi dan baksos, Kapolda melanjutkan kegiatan dengan mengikuti video conference pelaksanaan vaksinasi tingkat pusat yang dipimpin Kapolri.

 

(Trankonmasi Tim).

Polres Magelang Terima Bantuan 1008 Paket APD Dari BPBD Kabupaten Magelang


 

MAGELANG,lpktrankonmasi.com

 

Polres Magelang menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan setelah selesai kegiatan Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Candi 2021 di Lobby Maki Polres Magelang, Senin 20/09/2021.

 

Kepala Pelaksana BPBD melalui Muslichah Roychani selaku Sekretaris BPBD yang menyerahkan bantuan tersebut mengatakan jika bantuan yang diberikan berupa APD sebanyak 1008 paket berupa Baju Hazmat, NurseCap, Glove, Faceshield dan Thermogun.

 


" Ada 1008 paket APD yang hari ini (20/09) kita berikan kepada Polres Magelang. Bantuan tersebut berupa Baju Hazmat, NurseCap, Glove, Faceshield dan Thermogun," kata Icha panggilan akrab Muslichah Roychani.

 

Dirinya berharap APD tersebut dapat dipergunakan oleh Kepolisian untuk menjaga diri setiap personil ketika melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan pasien Covid-19 di Kabupaten Magelang.

 

Sementara setelah menerima bantuan, Kapolres Magelang AKBP Mochammad Sajarod Zakun mengatakan jika sebanyak 1008 paket APD tersebut akan didistribusikan kepada 20 Polsek yang berada di Polres Magelang dan 1 Polsek yang masuk di wilayah Polres Magelang Kota.

 

" Untuk setiap Polsek nantinya akan mendapatkan APD sebanyak 48 paket berisi Baju Hazmat, NurseCap, Glove, Faceshield dan Thermogun," kata Sajarod

 

Dirinya memberikan apresiasi dan terimakasih kepada BPBD atas bantuan tersebut sehingga dapat digunakan untuk melindungi diri petugas ketika bersinggungan dengan pasien terkonfirmasi Covid-19, terutama saat pemindahan pasien Covid-19 dari isoman (Isolasi Mandiri) menuju ke isoter (Isolasi Terpusat).

 

" Selain dari BPBD, Polres Magelang juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 100 paket yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan," lanjutnya.

 

Paket beras tersebut juga akan disalurkan melalui Polsek jajaran Polres Magelang. Untuk setiap Polsek akan menerima sebanyak 5 paket beras.

 

(Trankonmasi Tim)

Kapolda Jateng : Tegaskan Seratus Persen Operasi Patuh Candi Bersifat Simpatik dan Humanis


 

SEMARANG, lpktrankonmasi.com

 

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, memimpin apel gelar pasukan operasi Patuh Candi 2021, yang dilaksanakan di halaman Mapolda setempat, Senin (20/9) pagi.

 

Kegiatan yang dilaksanakan dengan prokes ketat tersebut dihadiri oleh para pejabat utama serta undangan dari sejumlah instansi terkait.

 

Operasi yang mengambil tema "Melalui Operasi Patuh 2021 Kita Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan dan Tertib Berlalu Lintas Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 Serta Mewujudkan Kamseltibcar Lantas" ini, dilaksanakan selama 14 hari, mulai 20 September sampai 3 Oktober 2021.

 

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa operasi patuh candi tahun ini tidak berorientasi pada penegakan hukum atau tilang.  Secara tegas disampaikan, seratus persen Operasi Patuh Candi 2021 akan dilaksanakan seratus persen simpatik dan humanis.

 

"Pola operasi yang awalnya 80 persen kegiatan preemtif dan preventif serta 20 persen penegakan hukum diubah menjadi seratus persen simpatik," tegas Kapolda dalam sambutannya.

 

Irjen Ahmad Luthfi menekankan, pelaksanaan tugas dalam operasi Patuh Candi tahun ini wajib mempedomani protokol kesehatan. Setiap anggota wajib berbekal alat perlindungan diri dalam melaksanakan tugas.

 

"Kita berharap dengan dilaksanakannya operasi patuh candi 2021 ini, masyarakat selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Jadilah pelopor berlalu lintas di jalan dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan," tegas jenderal berbintang dua tersebut.

 

Terkait pelanggaran lalu lintas semester 1 tahun 2021, Kapolda menyampaikan terjadi penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

 

"Pada semester awal 2020 terjadi. 733.799 pelanggaran, sementara semester awal tahun ini terdapat 90.035 pelanggaran. Terjadi tren turun 88 persen," ungkapnya.

 

Dilanjutkan Kapolda, tren turun juga terjadi dengan jumlah tilang dan teguran yang dilaksanakan jajaran kepada para pengguna jalan raya.

 

"Tilang turun 84 persen, dari 471.523 lembar menjadi 73.958 lembar. Sedangkan teguran turun 94 persen, dari 262.276 teguran menjadi 16.077 teguran," tambah Kapolda.

 

Secara tegas Kapolda juga meminta anggotanya agar melaksanakan tugas operasi dengan mengedepankan edukasi prokes dan tertib berlalu lintas, melaksanakan bakti sosial serta mengutamakan keselaman diri dan pengguna jalan.

 

"Dilarang melaksanakan kegiatan razia, pemeriksaan surat ranmor dan tindak tidak simpatik yang justru kontradiktif dengan tujuan operasi ini," jelas Irjen Luthfi .

 

(Trankonmasi Tim).

PANGAN