Space Iklan

PENDIDIKAN

TECHNOLOGY

SOSIAL

Recent Posts

SPRI Bengkulu Berencana Gelar SKW ke 2 Bulan Desember 2022


Bengkulu – trankonmasi.com

(5/12/2022) 

Untuk meningkatkan profesionalisme sosok wartawan, TUK SPRI Bengkulu pada akhir tahun 2022 akan menggelar  (SKW) Sertifikat   Kompetensi Wartawan) dengan mengambil tajik," Menuju Jurnalis Profesional mengakomodir tuntutan publik dan Memberikan informasi yang berkualitas  Demi Tegaknya Supremasi Pers "(Kamis 01/12/2022) 

Aprin Tasan Yanto  selalu Ketua DPD SPRI provinsi bengkulu dan sekaligus Asesor yang bersertifikat BNSP menginformasikan bahwa, '

Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) Ke dua (2) kota Bengkulu tahun 2022 tanggal 28-30 Desember tahun 2022 sudah final dengan jumlah peserta kurang lebih 100 peserta ,”yang terdiri dari seluruh kabupaten/ kota se-provinsi Bengkulu


Berikutnya ditambah dari provinsi Sumatra Selatan dan provinsi Sumatra Barat yang telah sudah koordinasi dengan pihak kami, kita selalu berkomitmen untuk selalu meningkatkan SDM wartawan khusus nya di Provinsi bengkulu dan Indonesia pada umumnya ,sehingga subtansi Udang-Undang No 40/1999 tentang Pers dapat diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan  dengan  berfalsafah Pancasila dan UUD 45  hasil Amandemen dengan menjunjung tinggi peran kebhinekaan dalam bingkai NKRI



Kami sangat berharap dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota di bengkulu “untuk mendukung penuh kegiatan yang akan kita laksanakan ini sebagai bentuk bagian rasa tanggung jawab dalam Mengisi Pembangunan yang akan dilakukan, kita sadar betul bahwa pembangunan itu butuh kerjasama. Provinsi Bengkulu yang memiliki kekayaan lokal cukup banyak sangat penting peran serta media menjadi bagian dari suport kemajuan pembangunan dalam segala bidang dan terus menerus” Ungkap Aprin.


Kita berharap dari hasil kegiatan ini nanti akan adanya perubahan peningkatan dibidang informasi yang semakin baik dan terwujud cita-cita kemerdekaan para awak media dalam menjalankan tugas nya yaitu bebas dan  independen ,”tutup  Asprin  sapaan  sehari harinya. (TR.02)


Taklimat Awal Tim Pengawas Current Audit ITJEN TA 2022 di Akademi Militer

 


Magelang,  Trankonmasi. Com

Wakil Gubernur Akademi Militer Brigjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos beserta para Pejabat Distribusi Akademi Militer menerima Taklimat Awal kunjungan Tim Pengawas Current Audit Itjenad TA 2022 di Akademi Militer dengan Ketua Tim Pengawas Current Audit Itjenad Brigjen TNI Irham Waroihan, S.Sos., beserta anggota tim yang bertempat di Ruang Rapat Soebijakto Akademi Militer Magelang. Jum’at (02/12/2022). 

Dalam sambutan tertulis Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, S.I.P., M.M. yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Akademi Militer mengucapkan “Selamat Datang” kepada Tim Pengawas Current Audit Itjenad di Akademi Militer.                                                     


                                                                          
“Kegiatan Tim Pengawas Current Audit Itjenad di Akademi Militer ini merupakan kegiatan pengawasan terhadap program kerja dan anggaran yang sedang berjalan pada tahun anggaran 2022, dengan menitikberatkan pada layanan konsultasi atau pendampingan terhadap kemungkinan potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran, sehingga berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tegas beliau. 


Dengan harapan kepada para Pejabat Distribusi Akademi Militer dapat memanfaatkan kehadiran Tim Pengawas Current Audit Itjenad ini sebagai sarana untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran Akademi Militer, sehingga dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan. 



Selanjutnya, kepada seluruh pejabat satuan di jajaran Akademi Militer, beliau minta untuk dapat melakukan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Tim Pengawas Current Audit dari Itjenad. Berikan data yang diperlukan secara obyektif, transparan dan akuntabel, demi peningkatan kinerja dan pengelolaan anggaran di Akademi Militer. 

Di akhir sambutannya beliau menucapkan “Selamat Bertugas” kepada Tim Pengawas Current Audit Itjenad, besar harapan semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi kita bersama demi kemajuan Akademi Militer di masa yang akan datang. 

Trankonmasi Tim -mgl

Angkat Topi, Nasrodin Sosok Kades Peduli Bencana Cianjur


Magelang - Trankonmasi.com, 

(02-12+2022): Desa Surodadi  Kecamatan  Candimulyo  Kabupaten Magelang yang letak geografisnya diujung paling timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan  Pakis adalah desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Candimulyo. 

Iklimnya yang sejuk mendrong kemajuan masyarakat pada sektor pertanian polowijo dan durian. 

Nasrodin Kepala Desa Surodadi saat ditemui jurnalis Trankonmasi di Balai Desa memberikan keterangan bahwa," Tugas kepala desa adalah amanah dan sesuai aturan dari pemerintah"   Salah satu progam  Desa adalh ertifikat tanah melalui Program PTSL tahun 2021 mencapai 4.334 sertifikat, 

Sarana Ibadah, Kesehatan, Pendidikan.   Sarana  Prasarana tersebut bisa dipergunakan sebagai fasilitas warga untuk keperluanya warga . Desa juga memiliki aset wisata alam yang saat ini masih dalam proses pembenahan  persiapan pembukaan Hutan Wisata  untuk umum pada tanggal 1 januari 2023.

Disela kesibukan tugas sebagai Kepala Desa, Nasrodin juga masih sempat melakukan kegiatan sosial dengan turun ke jalan menggalang dana untuk disumbangkan kepada korban gempa Cianjur.

Banari_Tr Mgl

Sidang Lanjutan Kasus Mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta Timbulkan Ketakutan Jaksa Penuntut Umum

Lpktrankonmasi.com - Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Ruang Prof. Dr. H.M. Hatta Ali S.H.,  M.H. dimulai sejak Pukul 10.00 WIB yang kemudian diperpanjang sampai malam hari sekira Pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, Jumat, (2/12/22).



www.lpktrankonmasi.com


Sidang yang dilaksanakan menjelang Penyampaian Tuntutan malah berimbas pada sisi ketakutan Jaksa Penuntut Umum.

Sidang yang dilakukan secara terbuka diikuti oleh masyarakat umum dan juga insan wartawan yang sejak awal mengikuti kasus dimaksud.

Pada beberapa sesi pertanyaan Jaksa kepada Saksi Ahli yang di hadirkan Doktor  dari Tenaga Ahli Pertanahan BPKAD Pemprov DKI Jakarta), terkesan berputar-putar dan tidak mengerucut pada substansi masalah.

Sementara Kuasa Hukum Kakanwil Apin Nasution dan kawan-kawan dari SAS Lawfirm secara kompak mempertegas bahwa klien mereka adalah memang tidak keliru.

Semua pembatalan yang dilakukan oleh Mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta itu secara umum dan substansi sudah memenuhi aspek materiil dan akademis dalam landasan dasar membatalkan sertifikat tanah.

www.lpktrankonmasi.com

Hal ini, terkuak saat Hakim mengijinkan Kuasa Hukum menunjukkan Bukti Peta Desa dan Peta Rincian yang jelas  bahwa Alas Hak SHGB PT. Salve tertulis Persil 11, 22 dan 23. 

Sedangkan atas persetujuan dari Kuasa Hukum Abdul Halim, Romo Haji Sentot Panca Wardhana, S.H., M.H. Para Kuasa Hukum dari Kakanwil kemudian diberikan ijin menunjukkan di hadapan Hakim, bahwa Bukti Alas Hak dari Abdul Halim berada pada Persil No. 7  yang kemudian jelas-jelas SHGB PT. SAlve terletak di blok tanah yang berbeda dengan blok tanah milik Abdul Halim.

www.lpktrankonmasi.com

Dalam hal ini, jelas publik mengetahui bahwa Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta sudah sangat berpihak pada kepentingan Rakyat atau Wong Cilik, karena aspeknya jelas memenuhi hal yang jelas-jelas sesuai aturan pertanahan yang berlaku.

Atas hal berbagai pembahasan hukum yang terjadi dalam persidangan Jumat, 2/12/22 yang kemudian diperpanjang sampai malam hari ini, jelas menunjukkan bahwa Jaksa mengalami ketakutan atas materi tuntutan yang tengah diajukan dalam fakta persidangan.

Semua material hukum sebagai pembanding senantiasa tidak terjadi dalam setiap sesi sidang yang terjadi.

Publik menilai, bahwa Majelis Hakim sudah selayaknya memutuskan untuk bebas murni kepada Kakanwil BPN DKI Jakarta, karena substansi pembuktian hukumnya tidak terpenuhi.


 Reporter: Johan Sopaheluwakan
 Editor   : Hda TR 

Kinerja Pejabat Bupati KKT, Lagi-lagi Menuai Keluhan



Tanimbar.Trankonmasi.com

Harapan masyarakat terhadap adanya perubahan di Kepulauan Tanimbar di bawah kepemimpinan Pejabat Bupati Daniel E. Indey bak mimpi di siang bolong.

Harapan untuk menggelontorkan 7 prioritas program yang konon kabarnya telah dicanangkan di awal kepemimpinannya justru tak terlihat.

Kondisi ini mengakibatkan sejumlah aktivis, termasuk beberapa pemerhati pun protes, atas kinerja Pejabat Bupati. yang dinilai tidak kontributif terhadap kepentingan publik tersebut.

Sikap apatis Pejabat Bupati itu dinilai sebagai sikap yang tak berpihak pada rakyat, dan lebih mengutamakan kegiatan seremonial belaka.

Penilaian itu disampaikan Yoseph Ngorantutul , Salah satu aktivis yang sehari-harinya melaksanakan tugas sebagai Komisaris Utama PT Ngorantutul Harapan Baru,  yang menaungi media Tanimbar News (TN) Saumlaki.

Dia mengatakan, sudah seharusnya Pejabat Bupati sedapat mungkin merealisir tujuh prioritas program sebagaimana telah dicanangkannya, sebagai sebuah konsekuensi  yang harus dilakukan, meski sudah tak lagi menjadi rahasi umum jika daerah ini sudah memasuki zona miskin ekstrim, pasca peralihan kepemimpinan dari mantan Bupati Petrus Fatlolon kepada Pejabat Bupati Daniel E. Indey.

"Jujur bahwa saya cukup miris melihat kondisi masyarakat kita belakangan ini. Bahwa sejak terjadinya peralihan kepemimpinan, masyarakat begitu banyak menggantungkan harapannya kepada Pejabat Bupati Daniel Indey, namun kenyataannya justru terbalik " kata Rangga sapaan akrabnya.

Menurut Ngorantutul, sikap apatis Pejabat Bupati yang ditunjukkan secara terang-terangan sebelumnya telah menuai protes Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menyusul sejumlah aktivis lainnya yang menilai tingginya volume perjalanan Bupati, padahal banyak persoalan emergency di daerah yang membutuhkan perhatiannya, sehingga sudah selayaknya segera diganti karena tak mampu membawa perubahan sebagaimana harapan masyarakat.

"Bagi saya ini sudah sepantasnya dilakukan pergantian. Karena itu saya sarankan kepada para wakil rakyat di parlemen, agar segera mengusulkan pergantian pejabat Bupati, karena jika ini dibiarkan, maka kondisi daerah ini akan terus terpuruk, dan itu yang tidak diinginkan masyarakat kita," tandasnya.


JCS

Audensi Carut Marutnya Dana BKK Desa Prangi Bojonegoro, Mulai Temukan Titik Terang

Sempat Tegang Namun Suasana Audensi Kembali Mencair, Setelah Kesepakatan Ditanda Tangani Bersama (Foto: Istimewa)

Lpktrankonmasi.com, BOJONEGORO - Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK Trankonmasi) wilayah Jawa Timur. Melakukan audensi terkait carut marutnya dana bantuan keuangan khusus (BKK) Desa Prangi yang hampir mengorbankan pihak Sub Kontraktor, audensi tersebut digelar di Kantor Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (01/12/2022)

Hadir dalam acara audensi tersebut Camat Padangan, Sekcam Padangan, PJ Kades Prangi, Timlak proyek beton, Bendahara Desa Prangi, dan juga pihak Sub Kontraktor (Edwin Setyo Adwiranto) didampingi beberapa anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Edwin Setyo Adwiranto ialah Subkon proyek beton di Desa Prangi anggarannya sebesar 2,3 miliar. Namun, ia oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Prangi hanya dibayar 240 juta. 

"Saya hanya dibayar 240 juta mas oleh Pemdes Prangi, padahal progres pekerjaan kami hampir selesai ialah 89%. Dengan dalih diperiksa Polda Jatim dan juga Inspektorat Bojonegoro," katanya. 

Akhirnya Edwin Setyo Adwiranto melaporkan hal ini ke Lembaga Perlindungan Konsumen Trankonmasi, Jawa Timur.

Setelah audensi dimulai Heru Wicaksi, Camat Padangan menyampaikan, bukan tidak mau dibayar sisa dananya. Tapi, Bendahara Desa dan juga Timlak dalam pemeriksaan Polda Jatim. Sebenarnya titik masalah ada di Bambang kalau Bambang tidak hadir. Maka permasalahan tidak akan menemukan jalan keluar.

"Jadi untuk pencairan ditunda dulu pembayarannya, kalau selesai pemeriksaan. Maka akan segera dibayar," ucapnya.

Sementara itu Sekcam Padangan juga menambahkan, untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Dengan menghadirkan Bambang, Agus (Subkon Pertama), Edwin (Subkon Kedua). Pihak Pemerintah Kecamatan Padangan tidak pernah menghalang-halangi proses pencairan," terangnya. 

Tak berselang lama Bambang datang mengendarai sepeda motor. Dan duduk bersama saat audensi, ia mengatakan, "Saya menerima uang dari Desa sebesar 700 juta. Bahkan beredar rumor, bahwa saya menerima uang sebesar 200 juta. Itu semua tidak benar," tutur Bambang. 

Sementara itu Widyanto Adhi S, PJ Kades Prangi menjelaskan, "Kami dari Pemdes Prangi tidak akan mempersulit pencairan, akan selalu kami fasilitasi. Cuma bingungnya, di Desa Prangi ada dua rekanan kerja. Yakni Agus dan juga Edwin," jelas Wid.

Sedangkan Faris Reza Malik, Ketua LPK Trankonmasi Jawa Timur menentang semua penjelasan. Yan dijelaskan oleh Camat, Sekcam, dan juga PJ Kades Prangi.

"Kalau memang ada perintah secara tertulis dari Polda Jatim dan Inspektorat. Silahkan kami ikuti prosesnya, namun dalam hal pencairan dana proyek tersebut Polda Jatim dan juga Inspektorat tidak punya wewenang untuk melarang proses pencairan," ucapnya.

Menurut Faris, kalau menghalangi proses pencairan. Akhirnya Kontraktor jadi korban, Polda Jatim adalah Aparat Penegak Hukum (APH) jika ada pekerjaan yang melawan hukum silahkan diproses dipanggil kontraktornya. Terus untuk Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang tugasnya mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Jika, ada kerugian negara dalam proyek tersebut. Silahkan meminta pengembalian dana kepada kontraktor, bukan malah mempimpong kesana dan kesini," keluhnya. 

Faris juga mengancam jika permasalahan ini tidak kunjung kelar. Akan melakukan aksi demontrasi ke Pemkab Bojonegoro.

"Kami akan demo, dan akan mengadukan hal ini ke Bupati Bojonegoro. Bahwa pihak Subkon menjadi korban dari BKK Desa Prangi," ancamnya.

Audensi di kantor Kecamatan Padangan terus berjalan alot selama 3 jam lamanya. Saling adu argumentasi, sehingga menemukan titik terang. Dan hasil notulannya tertulis secara resmi, dan dikutip oleh media ini. Ialah, "Pemerintah Desa (Pemdes) Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Siap mencairkan sisa dana proyek beton yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Bojonegoro dan mendapatkan rekomendasi secara tertulis. Untuk membayar kepada pihak subkon (Edwin Setyo Adwiranto)" yang ditanda tangani secara bermaterai oleh Faris Reza Malik, Ketua LPK Jawa Timur, Camat Padangan, PJ Kades Prangi, dan juga Timlak proyek beton Desa Prangi. 

Perlu diketahui dana yang cair ke rekening Pemdes Prangi ialah tahap pertama sebesar 1miliar 165 juta. Sedangkan, tahap kedua 810 juta. Dicairkan secara tunai ke Bambang sebesar 700 juta dan juga ke Edwin 240 juta, dan ongkos bongkar paving dan biaya panggul sebesar 25 juta. Jadi, dana di rekening desa masih terparkir sekitar 1 miliar lebih," pungkas Bendahara Desa Prangi. (Tim/Naf)

Persoalan Kubu Pemdes Labobar, Maswatu Hilaf.


Tanimbar.Trankonmasi.com

Secara pribadi saya,  Armin Maswatu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kecamatan Wuarlabobar dan Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas kekeliruan saya,  semoga hal ini menjadi pengalaman dalam sejarah hidup saya kedepan.

Kepada media ini,  bendahara desa Labobar, Kecamatan Wuarlabobar,  Kabupaten Kepulauan Tanimbar,  Armin Maswatu menyampaikan bahwa, terkait dengan persoalan yang terjadi dalam kubu pemerintah desa Labobar yang mana,  pada beberapa waktu lalu dirinya pernah bersuara pada media terkait dengan dugaan yang disangkakan kepada Kepala Desa Labobar, Daeng Ali Bugis, Selasa (29-11-2022).

Menurut Maswatu bahwa,  persoalan tersebut hanyalah sebuah kekeliruan alias miskomunikasi,  sehingga dirinya menyesali perbuatannya yang telah mengeluarkan pemberitaan mengenai  Kepala Desa pada  beberapa waktu lalu tersebut,  namun persoalan tersebut telah di lakukan proses mediasi oleh pihak tua tua adat serta unsur Desa Labobar melalui tatanan hidup Duan Lolat sehingga persoalan tersebut telah mendapat hasil yang baik alias perdamaian secara Duan dan Lolat dalam kehidupan orang basudara di negeri Labobar yang dicintai,

Lanjutnya, sebagai bendahara Desa Labobar dirinya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kecamatan Wuarlabobar dan Pemda kabupaten Kepulauan Tanimbar atas apa yang telah dilakukannya pada waktu yang lalu tersebut, " saya Armin Maswatu selaku Bendahara Desa Labobar menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kecamatan Wuarlabobar dan Pemda kabupaten Kepulauan Tanimbar atas cara yang saya lakukan sekiranya dapat di maafkan", ucap Maswatu"

Selain dari itu, Maswatu juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Labobar, Daeng Ali Bugis secara pribadi maupun keluarga besar atas apa yang telah dilakukan kepada Kades,  semoga permintaan maaf saya dapat di terima dan dimaafkan, harap Maswatu

Dirinya berharap agar persoalan tersebut dapat  dianggap selesai sehingga arus Pemerintahan di Desa Labobarpun berjalan dengan baik untuk melihat kepentingan masyarakat Desa Labobar kedepan.  Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dapat Memberkati kita semua dalam tugas dan tanggung jawab kita masing masing, tutup Maswatu.

JCS

Carut Marut BKK di Desa Prangi Bojonegoro, Sub Kontraktor Menjadi Korban

 

Kantor Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Foto:Istimewa)

Lpktrankonmasi.com, BOJONEGORO - Carut marut Bantuan Keuangan Khusus (BKK), membuat pihak Sub Kontraktor menjadi korban. Pekerjaan proyek beton senilai 2,3 miliar yang bersumber dari BKK tersebut, terletak di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (28/11/2022)

Pihak Sub Kontraktor menjadi korban karena tidak dibayar sepenuhnya oleh Pemerintah Desa Prangi.

"Kami hanya dibayar 240 juta oleh Pemdes Prangi. Padahal progres pekerjaan kami hampir 90%, tidak dibayar dengan alasan diperiksa Polda Jatim dan juga Inspektorat," kata Edwin, Subkon Proyek Beton Desa Prangi.

Karena sudah beberapa bulan tidak dibayar pihak Subkon. Melaporkan hal ini ke Lembaga Perlindungan Konsumen Transparan Konsumen Reformasi (LPK Trankonmasi Wilayah Jawa Timur)

Faris Reza Malik Ketua LPK Trankonmasi Jawa Timur mengatakan, bahwa sudah mendatangi Pemdes Prangi dan juga kantor Kecamatan Padangan, Bojonegoro.

"Kami sudah datang ke Balai Desa Prangi, ditemui oleh PJ Kades Prangi dan juga Sumanto timlak proyek beton yang bersumber dari BKK," kata Faris Reza Malik.

Menurutnya, memang pihak Pemdes Prangi tidak mau mencairkan dana BKK tersebut. Dengan alasan diperiksa Polda Jatim dan juga Inspektorat. Sedangkan dana masih terparkir di rekening Pemdes Prangi sebesar 1 miliar lebih.

"Sebenarnya alasan tersebut tidak relevan. Karena Polda Jatim selaku Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga Inspektorat selaku APIP tidak boleh melarang hal-hal seperti itu. Karena akhirnya yang jadi korban adalah pihak Sub Kontraktor, jika ada pekerjaan yang melawan hukum silahkan diproses hukum saja. Dan kepada Inspektorat silahkan diperiksa jika ada kerugian negara, pihak Sub Kontraktor siap mengembalikan," tuturnya.

Lanjut Faris Reza Malik, aktivis beken asal Madura tersebut, dalam waktu dekat akan melakukan audensi ke Kantor Kecamatan Padangan.

"Kami sudah bersurat secara resmi ke Camat Padangan dan memberikan tembusan ke Polsek Padangan dan juga Bupati Bojonegoro, dan Pak Camat siap menjadi penengah antara Pemdes Prangi dan pihak Subkon," jelas Faris.

Sementara itu Camat Padangan, Heru Wicaksi saat didatangi oleh tim media Lpktrankonmasi menjelaskan, itu kepala desa-nya sudah meninggal dunia mas. Sekarang sudah diganti Penjabat (PJ Kades).

"Silahkan mas audensi, nanti kami akan melapor ke Inspektorat Bojonegoro. Seharusnya proyek tersebut melalui proses Lelang, tapi itu tidak mas," ucap Heru.

Saat disinggung atas nama Bambang mantan ASN dari Dinas PUPR Bojonegoro, yang menjadi oknum penyalur proyek BKK Desa Prangi ke Sub Kontraktor. Heru lebih memilih irit berbicara, "Iya mas, saya dengar juga nama Bambang itu. Sudah lah ketemu hari berikutnya saat audensi," ujar Heru.

Sedangkan PJ Kades Prangi yang akrab disapa Wid menjelaskan, pihak desa sudah membayar ke Bambang sebesar 700juta. Setelah itu membayar ke Pak Edwin selaku Subkon yang kedua sebesar 240 juta, jadi totalnya Pemdes Prangi mengeluarkan dana sebesar 940 juta," terang Wid.

Wid juga menambahkan, Pemdes Prangi sudah menerima dana tahap pertama sebesar 1 miliar 165 juta. Sedangkan tahap yang kedua sebesar 810 juta, dananya hingga saat ini masih terparkir di rekening desa belum diotak-atik mas," kata Wid dengan raut wajah ceria.

Terakhir Wid menyampaikan, silahkan audensi saja mas. Tolong datangkan Bambang, Agus (Subkon Pertama), dan juga Edwin (Subkon Kedua). Supaya permasalahan ini terang benderang dan cepat selesai," tegasnya.  (Tim/Red)

Kapolres KKT Imbau Warga Hentikan Kegiatan Jual-Beli BBM Eceran.



Tanimbar,  Trankonmasi.com

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Tanimbar  (KKT) AKBP Umar Wijaya kepada seluruh masyarakat khususnya mereka yang menjual BBM eceran, melalui para Kapolsek.


Permintaan Kapolres Kepulauan Tanimbar itu disampaikan, menyusul kasus kebakaran rumah warga di desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara (TanUt), yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa.


Kapolres Umar Wijaya menjelaskan, kejadian ini bermula dari tersambarnya Bahan  Bakar Minyak (BBM), yang sedang dipindahkan dari dalam Gen ke dalam botol plastik untuk di jual kembali. 


Karena itu Kapolres Kepulauan Tanimbar telah memerintahkan para Kapolsek memberikan himbauan terhadap para warga  yang menjual BBM eceran agar menghentikan aktifitasnya.


Kapolres dalam himbauan ini telah menganalisa secara matang,  keuntungan yang diperoleh dari kegiatan penjualan BBM tersebut  tidak sebanding, padahal bisa berakibat fatal karena terjadi kerugian besar yang tergolong fantastis seperti hilangnya tempat tinggal/rumah, korban harta benda dalam jumlah yang tidak sedikit,  bahkan  merenggut nyawa anggota keluarga.


Secara ekonomi, penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat membantu bahkan menggenjot ekonomi keluarga, namun sangat  beresiko, sebagaimana kejadian tragis di desa Ritabel.


Kapolres Kepulauan Tanimbar juga menghimbau kepada Para agen penjualan BBM agar menyiapkan APAR yang memadai yang pabrikan maupun yang konvensional berupa Pasir dan karung goni untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran. Krn jika kebakaran BBM disiram dengan air, malah mempercepat penyebaran api. 


Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat di Kepulauan Tanimbar, untuk bersama-sama menghindari terjadinya kebakaran, mulai dari rumah, lingkungan bahkan hutan dan lahan, yang hanya berdampak pada kerugian jangka panjang.Tutupnya


JS

Ikapdar Sampang Madura Rutin Mengadakan Istigosah Bersama

IKAPDAR Sampang Setelah Selesai Melaksanakan Istigosah Bersama. Menyempatkan Untuk Foto Bersama (Foto: Istimewa)

Lpktrankonmasi.com, SAMPANG - Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang (Ikapdar Sampang). Setiap bulan rutin mengadakan istigosah bersama secara bergiliran. 

Istigosah kali ini dilaksanakan langsung di kediaman tokoh Sampang ialah Kades Ketapang Daya, Moch Wijdan tepatnya di Dusun Karang Anyar, Desa Tebbenah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Minggu (28/11/2022)

Hadir dalam acara tersebut puluhan Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Ketua Ikapdar Sampang dan juga Ketua Ikapdar Bangkalan.

Istigosah bersama yang dilaksanakan oleh Ikapdar Sampang berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Setelah istigosah bersama dilanjut pembacaan Syarofal Anam. 

Alumni Santri Ponpes Peterongan, Darul Ulum, Jombang (Foto: Istimewa)

Moch Wijdan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh alumni yang telah kompak bersama-sama dan terus melaksanakan istigosah secara rutin.

"Terimakasih kepada semuanya. Karena telah kompak terus melaksanakan istigosah secara rutin setiap bulan. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari guru besar kita di Ponpes Darul Ulum, Jombang," terangnya.

Setelah selesai acara istigosah. Para santri alumni Darul Ulum tersebut, bercanda bersama sambil makan bersama. Dan bercerita masa lampau saat masa-masa berada di Ponpes Darul Ulum Jombang. (Ries)