DISINYALIR BUPATI PEMALANG REMEHKAN SURAT PWN

Ketua PWN Jateng Ali Rosidin

Pemalang- Bupati Pemalang diduga tidak menjalankan  tupoksinya sebagai Pembina utama ASN karena tidak menjawab  surat dari Persatuan Wartawan Nasional (PWN) Jawa Tengah terkait aduan adanya oknum pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemalang yang diduga telah bertindak tidak semestinya kepada saudara Aidin, ST, seorang Wartawan Journalist - police beberapa waktu lalu disaat pengambilan gambar/foto kantor Dinas Dukcapil yang bertujuan  untuk mengetahui tentang kinerja pelayanan publik.

Peristiwa itu terjadi saat Oknum Dinas Dukcapil Pemalang, Drs.  (HS) diduga dengan arogannya membentak-bentak dan melarang wartawan untuk mengambil foto/gambar di kantornya.
" Anda harus ijin dulu kalau mau mengambil foto/gambar di kantor ini" bentak Drs. HS kepada Aidin beberapa waktu lalu.

Atas perlakuan Drs.HS akhirnya Aidin mengadukan kejadian itu kepada Kepala Dinas Dukcapil Pemalang dan mengadukan insiden tersebut pada Ketua Persatuan Wartawan Nasional (PWN) Jateng, Ali Rosidin di kantornya.

Menanggapi tindakan/sikap Drs. HS sehingga pihak PWN Jateng melayangkan surat kepada Bupati Pemalang untuk dilakukan pembinaan atas perlakuannya kepada salah satu wartwan media Jurnalistpolis yang bernama Aidin ST.


Dalam suratnya disebutkan bahwa sikap/tindakan kesewenang-wenangan dari oknum Sekdin Dukcapil Pemalang dan harus dijatuhi hukuman berupa sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  (jo) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Bupati seharusnya menjalankan tupoksinya sebagai Pembina utama ASN agar diklarifikasi tentang adanya surat dari PWN Jateng dan apabila diduga ada ASN yang  dalam menjalankan tugasnya atau dalam melakukan pelayanan publik diduga menghambaat, mempersulit/dan berbelit-belitnya proses pelayanan publik  seharusnya diberikan teguran  kepada Drs.HS karena  patut diduga telah melanggar Undang-Undang  No  25 Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik  dan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No Kep /25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umun Indeks  Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pemerintah ," terang Ali yang juga Ketua LSM Bina Pelangi.

Tindakan Drs. HS patut diduga juga telah menabrak Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal (1) angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ,” pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pasal 4 ayat (3) UU Pers :
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

Pasal ini berarti bahwa wartawan tidak dapat dilarang untuk menyebarluaskan suatu pemberitaan dan informasi apabila memang berguna untuk kepentingan publik.
Dengan dilarangnya wartawan Journalistpolice mengambil gambar patut diduga adanya suatu hal yang ditutup-tutupi atau takut diketahui wartawan yang nantinya akan jadi bahan pemberitaan yang dikonsumtif publik.

Sikap oknum drs. HS diduga tidak menunjukkan sikap seorang aparatur sipil negara pasal 3 (huruf c) UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
“komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;”

Dan sikap oknum Drs. HS diduga tidak mencerminkan yang tertuang dalam Bab II Kewajiban Dan Larangan, Bagian Kesatu tentang Kewajiban Pasal 3 (ayat 14) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : “memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;”

Dengan peristiwa dugaan perilaku yang tidak semestinya dilakukan oleh Drs. HS, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik diduga tidak taat asas yakni asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif dan keterbukaan.


Setiap pelaksana pelayanan publik dilarang melakukan pelanggaran asas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, sabagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e Undang-Undang Pelayanan Publik, menyatakan :

“Pelaksanan pelayanan public dilarang melanggar asas penyelenggaraan pelayanan pblik. Jika hal tersebut terjadi maka akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) UU Pelayanan Publik.”

Dan sangat disayangkan surat dari PWN Jateng yang ditujukan kepada Bupati Pemalang diabaikan karena sampai hari ini belum ada tanggapan atas surat PWN Jateng maupun tindakan investigasi atau mendisposisi kepada Inspektorat atau  PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) agar melakukan klarifikasi dan investigasi atau peyelidikan yang berhubungan dengan terhambatnya akan pelayanan publik, sebab tugas ASN sebagai Penyelenggara Negara yang seharusnya melayani masyarakat demi kepentingan publik untuk mencapai standar pelayanan minimal (Public service) ketika wartawan saat melakukan telepon pers kepada ketua PWN Jateng membenarkan akan kejadian tersebut dan menjelaskan  dengan penuh semangat.

"Ya benar Bupati Pemalang meremehkan surat kami terbukti hingga saat ini tidak ada tanggapan dan kami tidak main-main akan kami laporkan ke Gubernur dan Badan Kepegawaian Provinsi" terang Ali.

Bahwa hingga tulisan ini dibuat Bupati Pemalang belum memberikan klarifikasi dan  menjawab surat dari PWN Jateng.


(001 – TRK)

DISINYALIR “PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TANPA IDENTITAS DI DESA TLAGAH”



Sampang - Setiap pembangunan harus ada papan informasi, baik itu pokmas maupun DD yang mana mengacu pada Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Diduga di Dusun Toguran, Desa Tlagah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang ditemukan adanya dugaan pembangunan infrastruktur berupa pengaspalan dan rabat beton yang sudah selesai namun tidak ada papan informasi sehingga menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan terhadap masyarakat apakah itu Pokmas ataukah Dana Desa (DD) ? Kamis, (20/01/2020)

Menurut salah satu Humas PAC Projo Banyuates, Hafid  mengatakan," Ada laporan dari salah satu warga Dusun Toguran Desa Tlagah Kec.Banyuates  bahwa ada pengerjaan pembangunan pengaspalan dan rabat beton sudah selesai dikerjakan sekitar 4 bulan yang lalu." tuturnya kepada saya.

" Setelah saya turun langsung mengecek lokasi ternyata Pembangunan tersebut membuat Warga kebingungan karena tidak jelas, seharusnya ada papan informasi yang terpampang sehingga kami bisa mengetahui apakah pembangunan ini pokmas ataukah dana desa ." jelasnya.

"Papan informasi merupakan kewajiban sebagai bentuk transparansi pelaksanaan anggaran. Pada papan informasi memuat informasi tentang satuan kerja pelaksana, jenis pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak, tahun anggaran, waktu pelaksanaan, biaya, pelaksana dan konsultan pekerjaan. Saya tidak melihat papan pengumuman pada pelaksanaan sampai selesainya pembangunan pengaspalan dan rabat beton yang berada di dusun kami ini, padahal itu sebuah kewajiban untuk memenuhi asas transparansi." imbuhnya.

Hadi Purnomo selaku Pendamping Desa Kec.Banyuates saat diwawancarai awak media," Kalau di Ds. Tlagah Dsn.Toguran memang ada pengerjaan Dana Desa Pengaspalan dan juga gorong-gorong kalau rabat beton saya tidak tahu mas,  lebih jelasnya mas sampeyan hubungi Bapak Kadesnya karena sekarang saya sudah pindah ke Sokobanah bukan di Banyuates lagi ," kata Hadi kepada Awak Media media lpktrankonmasi.com saat dikonfontir.

Sedangkan Kepala Desa Tlagah, Chotibul Umam, S.Pd saat dihubungi melalui telepon seluler oleh awak media lpktrankonmasi.com tidak diangkat berkali-kali hingga  berita ini diterbitkan.
(Alex)

ORMAS PROJO SAMPANG “PENGGUNAAN DANA DESA HARUS TRANSPARAN”



Sampang - Masih ada beberapa pemerintah desa yang belum maksimal menerapkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terutama dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang menjadi perhatian sejumlah elemen. Tidak sedikit pula desa yang tidak memasang papan informasi pembangunan infrastruktur desa. Jum'at (31/01/2020)
Padahal pemerintah desa mendapat anggaran cukup besar berupa dana desa dari pemerintah pusat ataupun alokasi dari pemerintah daerah.

Sekretaris PAC Projo Kecamatan Banyuates, Hanafi,S.Pd.I menyatakan, hingga saat ini masih ada pemerintah desa yang tidak peduli terhadap pemasangan papan proyek dalam sebuah pembangunan. Hal itu sangat disayangkan, karena papan proyek menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Dari situlah, masyarakat bisa mengetahui pembangunan yang sedang berjalan, spesifikasinya, dan hal lainnya.

“Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seharus bisa diterapkan semua pemdes. Dalam setiap pembangunan, papan informasi sangat penting bagi masyarakat sehingga mereka bisa tahu apa yang sedang dibangun dan berapa besaran dananya,” jelasnya.

Menurut Anaf sapaan akrabnya, informasi publik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dan hal itu sudah menjadi hak masyarakat. Keterbukaan informasi publik sendiri, kata dia menjadi ciri negara yang demokratis.

“Ini yang perlu di benahi, pemerintah desa dimanapun, bukan hanya di Kabupaten Sampang harus transparan dalam menggunakan anggaran. Bukan hanya sebatas APBDes saja, tetapi juga saat pelaksanaan program pembangunan, harus ada papan proyek sehingga masyarakat tahu dan bisa ikut melakukan pengawasan,” tuturnya.

Anaf mengakui, sepengetahuan dirinya, masih banyak desa yang enggan memasang papan informasi proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya aduan masyarakat yang mengeluhkan minimnya tranparansi anggaran di desanya.
“Ini keluhan masyarakat loh. Kita harap masyarakat lebih kritis terhadap desanya dan pemdes pun harus lebih terbuka terhadap penggunaan DD,” tukasnya.

Faris Reza Malik Korlap DPC Projo Sampang mengatakan," Kami  bersama sangat membutuhkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya di tingkat desa. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui program-program pembangunan apa saja yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

“Saya yakin untuk APBDes pemdes sudah terpasang di kantor-kantor Kepala Desa, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan ada pemdes yang tidak terbuka kepada masyarakat,” ujarnya Faris.

Kami selaku Ormas Projo sesuai perintah dewan Pembina Kami Ir. H. Joko Widodo  pihaknya berharap pemerintah desa jangan sampai menutupi informasi publik saat pengerjaan proyek pembangunan desa bisa menerapkan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang KIP dengan baik.

“Pemda melalui dinas-dinas terkait harus bisa lebih mengawasi, dana desa yang digulirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wajib bagi Pemdes untuk melakukan transparansi anggaran kepada masyarakat, dan masyarakat berhak menerima informasi perihal penggunaan anggaran. Ayo bersama-sama awasi penggunaan dana desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa, utamanya kepada Inspektorat sebagai unsur pengawas harus bekerja secara maksimal jangan hanya face to face dengan Kepala Desa saja harus turun ke lapangan ,” tandasnya. 

Transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Secara lebih spesifik, informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Desa menjadi salah satu institusi publik yang turut menjadi aktor dalam UU KIP tersebut.

Bahwa transparansi bukanlah sebuah ancaman, bahkan memotivasi bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Apabila hal tersebut berhasil diterapkan, maka cita-cita untuk mencapai kesejahteraan akan mampu diwujudkan.

 (Alex)



SEMUA ORANG SELAKU SUBYEK HUKUM DIANGGAP TAHU HUKUM

SEMUA ORANG SELAKU SUBYEK HUKUM DIANGGAP TAHU HUKUM


(Penyuluhan hukum dan kualitas tertib hukum)
Oleh : Sofyan Mohammad

Dalam khasanah hukum kita maka dikenal ada asas fictie yaitu semua  orang tahu hukum, karenanya penegakan hukum tidak akan berhenti karena pelaku pelanggar hukum berdalih tidak tahu menahu tentang adanya aturan spesifik dalam hukum.

Asas yang menganggap semua orang tanpa terkecuali  (presumptio iures de iure) atau dalam istilah lain ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (ignorantia jurist non excusat), bertolak dari hal ini maka seseorang tidak bisa menghindar dari aturan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dalam peraturan perundang -undangan yang telah disyahkan oleh otoritas yang berwenang (Pemerintah)

Dalam berlakunya peraturan perundang undangan setelah diundangkan melalui Lembaran Negara untuk pemerintah Pusat atau Lembaran Daerah untuk Pemerintah Daerah dan seterusnya maka semua orang dianggap tahu akan keberadaannya yang bersifat mengikat dengan melepas segala pretensi apakah itu adil atau tidak, karena semua orang tentu tidak tahu tentang muatan apa yang terkandung dalam peraturan perundang undangan tersebut bahkan tak kurang para sarjana sarjana hukum sekali pun belum tentu tahu kehadiran suatu undang-undang dan muatan hukum didalamnya meski undang-undang tersebut sudah diumumkan.

Perkembangan dan dinamika zaman tentu akan mempengaruhi proses hukum, misalnya pada saat ini masih terdapat banyak sekali produk hukum berupa peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan dan masih akan terus bertambah serta diperbaharui karenanya tentu saja banyak masyarakat yang belum mengetahui substansi atau bahkan tidak mengetahui  keberadaan dari pada  produk hukum yang pada saat ini terus bertambah dan akan terus diperbarui tersebut, namun demikian asas fiksi (fictie) hukum harus tetap terapkan, karena apabila tidak diterapkan maka akan menyulitkan dalam penerapan dan penegakan hukum, atas dasar ini lah maka kemudian diperlukan fungsi penyuluhan hukum oleh pemerintah yang tentu saja melibatkan peran serta masyarakat yang konsen dengan masalah hukum atau melalui organ yang berbentuk Lembaga Bantuan Hukum, yang disana secara subtansi adalah memastikan jika peraturan perundang undangan berlaku dapat diketahui oleh masyarakat umum selaku subyek hukum.

Yang dimaksud subyek hukum disini adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu dalam kehidupan sehari-hari maka yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum kita adalah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Manusia (natuurlijk persoon) dalam arti tiap-tiap manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami, sejak anak-anak hingga dewasa tetap dianggap sebagai subyek hukum, namun demikian ada beberapa orang yang gugur haknya sebagai subyek hukum misalnya orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau orang dibawah pengampunan hukum (curatele), sedangkan Badan Hukum, organisasi atau institusi (rechts persoon) juga merupakan subyek hukum oleh karena merupakan suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban, untuk itu badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia.

Penerapan asas fictie dan pemahaman tentang subyek hukum agaknya menjadi hal yang sangat urgent bagi berlakunya hukum terkait dengan penerapan dan penegakan hukum itu sendiri sehingga kegiatan penyuluhan hukum menjadi penting peran dan manfaatnya, saat ini kata penyuluhan hukum memang sudah familiar, namun demikian konsep penyuluhan hukum ini baru digagas pada tahun 80-an pada Era Orde Baru sebagai respon atas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 yang didalamnya melahirkan progres kesadaran hukum yang dalam amanahnya berbunyi :
“Bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.”

Tanggung jawab negara dan peran serta masyarakat pegiat hukum melalui Organ lembaga bantuan hukum (LBH) atau lembaga lain yang konsen dengan masalah hukum didalam melakukan penyuluhan hukum rasa rasanya cukup koheren dengan kualitas kesadaran hukum bagi masyarakat selaku subyek hukum,  yang memang penulis belum pernah membaca laporan adanya riset yang secara komprehensif meneliti tentang korelasi antara penyuluhan hukum dengan kualitas kesadaran hukum masyarakat, namun demikian secara nalar koherensi keduanya tak dapat dipisahkan, untuk itu metode dan konsep penyuluhan hukum menjadi penting untuk kembali diketengahkan terlebih dalam era serba digital seperti sekarang yang rupa rupanya ragam kejahatan dan pelanggaran hukum semakin komplek.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai representatif civil society dalam sistem demokrasi atau sesuai dalam tata pemerintahan kita maka LBH atau organ sejenisnya paling tidak harus mampu bergerak dan terlibat untuk mengurai berbagai acam problematik hukum di Indonesia, yang selanjutnya menuntut peran untuk dapat mendidik masyarakat selaku subyek hukum agar memiliki kesadaran kritis soal hukum sehingga harapan yang hendak dicapai selain terwujudnya tertib hukum dengan turunya indek angka kejahatan maka melalui penyuluhan hukum maka diharapkan masyarakat juga bisa memiliki kemampuan untuk memonitor kinerja aparat penegak hukum agar berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya dan tidak bertindak secara abuse of power yang merugikan diri para pencari keadilan (yustaible)

Tanggung jawab pemerintah melalui Ornop (Organisasi Non Pemerintah) berbentuk LBH adalah memberi kesadaran hukum pada masyarakat tentang hukum materiil maupun formilnya, sehingga tujuan hukum dan keadilan akan terwujud tanpa adanya bentuk sikap yang saling merugikan hak masing masing pihak baik aparat selaku penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan.

Penyuluhan adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang -undangan yang berlaku, serta kegiatan untuk  pengembangan kualitas hukum guna mewujudkan sekaligus mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum itu sendiri.

Penyuluhan untuk mencapai kesadaran hukum adalah salah satu cara untuk mencapai salah satu tujuan hukum yaitu untuk mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara beserta seluruh pejabat negara dan warga negara supaya semuanya dapat melaksanakan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sofyan Mohammad
Pegiat Hukum
Sehari hari menghabiskan paruh waktu di desa yang lumayan terpencil.

DIDUGA PENINGGALAN BELANDA TEROWONGAN DE SUIKER FABRIEK TJOKRO TOELONG DITEMUKAN DI KLATEN



Klaten, Sebuah terowongan ditemukan di Klaten yang diduga merupakan peninggalan zaman pemerintahan Belanda. Terowongan tersebut diduga merupakan terowongan De Suiker Fabriek Tjokro Toelong  (terowongan Pabrik Gula (PG) Tjokro Toeloeng) di zaman Belanda.

Terowongan ini pertamakali ditemukan Danang Heri Subianto bersama Wawan pada 25 November 2019 bagda sholat Subuh, Danang menyusuri pinggiran Kali Pusur, mendekati mulut terowongan yang nyaris tertutup lumpur  yang diduga berasal dari Kali Pusur. Danang hanya mengamati mulut terowongan dari luar.

Danang menceritakan tentang apa yang dilihatnya kepada Giyanto, yang kemungkinan besar arah terowongan berada di bawah rumah mereka.
Kurang lebih satu minggu kemudian Danang mengumpulkan warga di Cokro Kembang.

Dalam pertemuan itu dijelaskan, di bawah rumah warga terdapat terowongan yang berpotensi menjadi destinasi wisata baru di Cokro. Di waktu selanjutnya, tujuh warga Cokro Kembang memberanikan diri masuk ke terowongan. Mereka memasuki mulut terowongan dengan cara merangkak.

Waktu itu mulut terowongan masih dipenuhi lumpur yang diduga berasal dari Kali Pusur. Sepanjang 17 meter, warga masih berjalan merangkak. Saat masuk ke terowongan, warga mempersenjatai diri dengan senapan angin, parang, sepatu boot, lampu halogen, parang, oksigen, helm, pisau.

“Di dalam itu kondisinya pengap. Makanya kami membawa oksigen juga. Saat masuk, banyak sekali ditemukan kelelawar berwarna merah. Jumlahnya mencapai ribuan,” kata Danang Heri Subiantoro, saat ditemui wartawan di rumahnya, Kamis (16/1/2020).

Pada 1 Desember 2019, sebanyak 70 kepala keluarga (KK) gotong royong membuka akses terowongan yang dipenuhi lumpur tersebut. Gotong Royong ini akhirnya dikerjakan setiap pekan. “Jumlah lumpur yang kami keruk dari dalam terowongan itu mencapai 75 kubik," jelas Danang.

"Di pekan ketiga, kami juga bisa menyingkirkan blok cor yang lebarnya hampir selebar mulut terowongan. Di pekan itu pula, kami sudah mengundang tiga pawang ular guna memastikan di terowongan tidak ada ularnya [tidak ada kotoran ular, tidak ada lungsungan ular, dan tidak ada aroma ular di dalam terowongan],” imbuhnya.

Guna memudahkan menyusuri terowongan, Danang melubangi tanah di depan rumahnya. Lubang galian sedalam 6,25 meter itu tembus ke terowongan. Berbekal galian itu, warga bisa menyusuri terowongan tak harus melalui mulut terowongan yang ada di pinggir Kali Pusur. Saat ini di dalam terowongan terdapat tiga blower (masing-masing berkekuatan 1.500 watt) dan delapan lampu penerangan. Di dinding terowongan tersebut masih berair.

Salah satu tokoh pemuda di Cokro Kembang, Suryanto, 42, warga di Cokro Kembang tak mengira di bawah rumah beberapa warga terdapat terowongan peninggalan zaman Belanda. Sewaktu kecil, Suryanto sering bermain di dekat mulut terowongan.

“Dulu saya sering bermain di depan mulut terowongan itu. Tapi juga enggak tahu kalau di situ adalah mulut terowongan [nyaris tertutup lumpur]. Saat saya kecil, banyak yang bermain di sana. Kali di Pusur itu ya digunakan untuk mandi, ngguyang kerbau, dan aktivitas warga lainnya,” katanya.



(002-trk)
Sumber : solopos.com

Kemajuan Teknologi yang Akan Terjadi Di Tahun 2020

Kemajuan teknologi yang akan terjadi di tahun 2020/by:trankonmasi.com


Yogyakarta, tr.com - (29/01/2020).Kemajuan teknologi semakin kencang. Untuk tetap bertahan dalam persaingan, para pelaku usaha harus bisa melihat tren yang ada. Dengan begitu, mereka bisa tahu tentang tren yang akan berlaku di tahun mendatang.

Windarti Inginkan Ibu-Ibu Milineal Ciptakan Ekonomi Baru/Istimewa

Windarti Inginkan Ibu-Ibu Milineal Ciptakan Ekonomi Baru/Istimewa/by trankonmasi.com

Trankonmasi.com,Magelang
- (Magelang) Bakal Calon (Balon) Walikota Magelang, Dra. Windarti Agustina, telah mewujudkan komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui program pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

MEDIA ONLINE lpktrankonmasi.com: “PROFICIAT BUAT KADES MONTOR ABDUR ROHIM”



Sampang - Media lpktransformasi.com mengucapkan selamat kepada Kades Montor terpilih Abdur Rohim,SH yang telah dilantik oleh Bupati Sampang H.Slamet Junaidi bersamaan dengan 37 Kades terpilih lainnya di Kabupaten Sampang pada hari Kamis (24/01/2020).
Kepala biro media online lpktrankonmasi.com Faris Reza Malik beserta seluruh Crew Wartawan lpktrankonmasi.com mengucapkan selamat atas dilantiknya Abdur Rohim, SH sebagai Kepala Desa Montor Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
" Rohim adalah sahabat karib kami sebelum beliau jadi Kades Rohim ini mantan aktivis PMII dan juga aktif dipergerakan jadi kami harap Desa Montor menjadi Desa Percontohan bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Sampang,”ungkap Faris.
“Kami juga berharap program DD/ADD terealisasi betul kepada Masyarakat baik itu fisik maupun non fisik ," lanjut Faris.
Semoga dengan di bawah kepemimpinan Rohim sebagai Kepala Desa Montor, Desa Montor menjadi lebih maju aman sejahtera, merangkul semua elemen masyarakat yang dan saya yakin Rohim ini pasti bisa ," imbuhnya.
Perlu anda ketahui Rohim Kades Montor yang baru saja dilantik untuk 2020-2026 adalah mantan Aktivis PMII di Kota Malang juga pernah bergabung dengan Ormas Projo Sampang beliau juga terdaftar sebagai anggota PERADI kependekan dari Perhimpunan Advokat Indonesia.  Semoga Sukses Kedepannya .

(Anaf/Alex)

CETAK HETRICK JADI KADES KARANG ANYAR, ACH.SABRAI : SAYA TIDAK BISA KERJA SENDIRI


Sampang -  Ach.Sabrai resmi dilantik yang ke tiga kalinya secara berturut-turut menjadi Kepala Desa (Kades) Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang oleh Bupati Sampang H.Slamet Junaidi,  bersama 37 kepala desa lainnya pada kamis, (22/01/2020) di Pendopo Bupati Kabupaten Sampang.

Ach.Sabrai menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Desa Karang Anyar yang telah mempercayai sekaligus memilihnya kembali menjadi seorang Kepala Desa dalam Pilkades yang diselenggarakan pada tahun 2019.

Pada kesempatan itu juga, ia mengajak semua warga untuk tetap bekerjasama, bahu-membahu, mewujudkan visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan dalam priode kepemimpinan ke tiga kalinya ini.

"Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Tapi saya tidak takut. Saya tidak berjalan sendiri. Oleh karena itu, saya membutuhkan kerja sama semua komponen yang ada di Karang Anyar ini. Saya membutuhkan kita semua untuk saling bergotong royong melaksanakan program pembangunan yang akan kita rencanakan dan kerjakan kedepan," harapannya.

"Dengan saling bergotong royong kita akan ciptakan kemajuan di desa tercinta ini menuju Sampang Hebat Bermartabat."tuturnya.

Selesai acara pelantikan, dilanjut dengan pelepasan burung merpati putih bersama Bapak Bupati Sampang.

(Naf/Ries/Lex)

POHON TUMBANG MENUTUP AKSES JALAN AKIBAT ANGIN KENCANG DISERTAI HUJAN DERAS DI WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

Magelang - Angin kencang disertai hujan deras melanda di beberapa wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selasa (21/1/2020) sekitar pukul 14.30 WIB.

Edy Susanto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, menginformasikan bahwa hujan intensitas lebat disertai angina kencang terjadi di Dusun Sidodadi Desa/Kecamatan Tegalrejo yang mengakibatkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik hingga menutup akses jalan Tegalrejo – Pakis. Berkat tindakan cepat penanganan selesai Selasa sore (21/1/2020).

Di Dusun Soropadan, Desa Bawang, Kecamatan Pakis, pohon tumbang hingga menutup akses jalan Bateh – Bawang. Berkat penanganan cepat kondisi kembali normal Selasa sore ((21/1/2020).
Selain itu pohon tumbang juga menutup sebagian akses jalan, yakni Dusun Nepen Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penanganannya pun selesai dengan cepat.
Kronologi kejadian diawali dengan hujan dengan intensitas sedang-lebat yang disertai angina kencang yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang sejak sekitar pukul 14.00 yang mengakibatkan beberapa pohon tumbang hingga menutup akses jalan dan menimpa jaringan listrik.
Penanganan selesai dengan cepat berkat adanya kerjasama antara petugas BPBD Satpol PP & PK relawan dan warga sekitar.
(002-TKR)


USAI DILANTIK KADES TEROSAN BG. SLAMET RIYADI AJAK MASARAKAT BANGUN DESA


Sampang- Resmi dilantik sebagai Kepala Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Bg.Slamet Riyadi berkomitmen untuk membangun desa bersama masyarakat.

Kepada media LpkTrankonmasi.com, Bg.Slamet Riyadi mengaku bersyukur atas terpilihnya sebagai Kepala Desa Terosan yang ke tiga kalinya, pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) November 2019 lalu.

Dia mengaku, terpilihnya sebagai kepala desa tersebut merupakan amanah besar yang diemban berkat doa dan dukungan dari semua elemen masyarakat di tujuh dusun, akan menjadi modal utamanya dalam membangun desa.

“Saya berkomitmen untuk membangun desa bersama-sama. Tanpa kebersamaan, pembangunan desa yang kita cita-citakan selama ini akan sulit tercapai. Untuk itu, semangat gotong royong harus kita bangun mulai hari ini,” Tuturnya.

Menurut dia, soliditas masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun Desa Terosan. “Apakah itu menyangkut keterbatasan infrastruktur pendukung, sarana kesehatan, pendidikan, kegiatan keagamaan, pemberdayaan masyarakat maupun berbagai persoalan krusial lain, saya rasa kalau sudah bersatu pasti bisa diselesaikan,” jelasnya.

Panjang Lebar Pak.Bg sapaan Akrabnya, berbagai rancangan pembangunan untuk Desa Terosan akan segera dibentuk. Baik prioritas pembangunan jangka pendek ataupun dalam jangka panjangnya.

“Saya berharap masyarakat tidak ada lagi kubu-kubuan, kontestasi pilkades sudah usai, Kami harap bisa bersatu padu, bergotong royong serta menjaga keharmonisan, agar program-program yang kita susun bersama terealisasi dan sesuai harapan,” tandasnya.

Sekedar diketahui, 38 kepala desa hasil Pilkades Serentak 2019 dilantik pada Kamis, 23 Januari 2020. Dari 38 kades itu, satu diantaranya adalah Kepala Desa Terosan. 

(naf/Lex/Ries

UCAPAN TERIMAKASIH MOCH WIDJAN TOKOH PANTURA SAMPANG KEPADA MASYARAKAT KETAPANG DAYA


Sampang - Pelantikan 38 Kades terpilih se-Kabupaten Sampang digelar di Pendopo Trunojoyo Kab.Sampang yang langsung dilantik oleh Bupati Sampang H.Slamet Junaidi dengan begitu sakral sehingga membuat bulu kuduk merinding di antara nya adalah salah satu Tokoh Pantura yaitu Moch.Wijdan selaku Kades Ketapang Daya Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur

Kamis ( 23/01/2020)

Sambutan Bupati Sampang H.Slamet Junaidi di depan semua  38 Kades yang telah di Lantik dengan begitu Serius ," Semoga kalian semua jadi Kades yang amanah dan niat kan beribadah untuk memimpin Desa lima tahun Kedepan ,tingkat kan gotong royong rangkul semua elemen masyarakat jangan sampai ada polemik di Desa," Ujar Bupati Sampang.

Dilanjut pelepasan Merpati putih di Halaman Pendopo Trunojoyo Kab.Sampang

Moch.Wijdan Salah Satu Tokoh Pantura Sampang yang telah resmi di lantik Kades Ketapang Daya untuk Kedua kalinya mengucapkan terimakasih banyak kepada Khususnya Masyarakat Ketapang Daya yang mempercayakan saya sebagai kepala Desa Ketapang Daya untuk ke dua kalinya meskipun Pilkades serentak kemaren pada bulan November 2019 saya hanya calon berdua dengan istri saya sendiri," Kata Moch.Wijdan.

Moch.Wijdan juga menambahkan ," Kami beserta perangkat Desa Ketapang Daya akan terus meningkatkan pelayanan Masyarakat dan akan terus melanjutkan pembangunan di Ds.Ketapang Daya sehingga bisa menjadi Desa terbaik dan terindah di Kab.Sampang," Tegas Moch.Wijdan .

(Ries/Naf/Lex)

WAHID KADES TAPAAN BANYUATES DILANTIK Ke-3 KALINYA


Sampang -  Pilkades serentak 2019 Kab.Sampang telah usai Bupati Sampang H.Slamet Junaidi Lantik 38 Kades se Kab.Sampang dengan begitu sakral serta di warnai dengan pelepasan burung merpati putih pertanda "Merpati Tak akan Ingkar Janji" Salah satu di antaranya yaitu Abd.Wahid Kades Tapaan Kec.Banyuates Kab.Sampang yang kini telah di Lantik ke tiga kalinya

Kamis (23/01/2020)
Dalam sambutannya Bupati Sampang H.Slamet Junaidi mengatakatan,"Jadilah pemimpin Desa yang setia terus bersemangat membangun Desa karena sekarang sudah ada Dana DD ADD harus benar benar amanah ayo pimpinlah dari hati ke hati sehingga jadi Kades yang tulus pada Rakyatnya," kata Bupati Sampang.


Kades Tapaan Abd.Wahid yang telah di Lantik ke tiga kalinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh Masyarakat Desa Tapaan Kec.Banyuates Kab.Sampang," Terimakasih kepada seluruh Masyarakat Desa Tapaan yang mempercayakan kepadaku untuk ke tiga kalinya di Desa Tapaan , mari kita semua bersatu demi majunya Desa Tapaan. Kedepan saya berjanji di periode terakhir ini akan meningkatkan kualitas pemerintahan Desa menuju  perangkat Desa Profesional abdi Rakyat Sejati ,"ujar Wahid.

Beliau juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Tapaan ,"Jangan sampai kita berbeda-beda hanya karena masalah politik yang lalu ayo saatnya kita semua bersatu agar menjadi contoh baik ke desa-desa lain bahwa Tapaan itu bisa," tegas Wahid .


(Ries/Lex)

Disdikbud-Kejari Bengkulu Mou di Bidang Datun

Disdikbud-Kejari Bengkulu Mou di Bidang Datun
Disdikbud/Kejari Mou bidang Datun/LPKTRANKONMASI.COM

Magelang, Tr.com ~ Kota Bengkulu - Kejaksaan Negeri Bengkulu lakukan penandatangan MoU dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu di Aula di kantor Kejari Bengkulu, Jumat (22/02/2019).

DPC APEDI KABUPATEN MAGELANG HADIRI MUSDA APADI DI HOTEL DIAN CANDRA PEKALONGAN MENGUSUNG TEMA , “ MERAJUD DESA MEMBANGUN INDONESIA “ 19 JANUARI 2020.




Pekalongan - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (APEDI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menggelar Musyawarah Daerah (Musda) perdana, yang berlangsung di Hotel Dian Candra Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu, 19 Januari 2020. Sekaligus Pelantikan Pengurus DPD APEDI Jateng dan DPC APEDI se-Jateng periode 2020-2023 dan peluncuran Mobil Esemka jenis Bima 1,2.

Hadir dalam Musda tersebut Presiden DPP APEDI, M.Irfantoro bersama jajaran pengurus  Dewan Pimpinan Pusat. Dalam sambutannya M.Irfantoro mensosialisasikan program unggulan APEDI. Irfantoro mengapresiasi dengan terentuknya 21 DPC se-Jawa Tengah dalam waktu singkat.  

“Saya sangat mengapresiasi DPD APEDI Jawa Tengah yang menjadi pionir pelaksanaan Musda. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik atas apa yang menjadi cita-cita kita bersama,” kata Irfan.

Sementara itu, Ketua DPD APEDI Jateng, Ismail, dalam sambutannya mengatakan, APEDI mempunya visi  mendorong perekonomian melalui program-program APEDI.
“Perlu diketahui APEDI saat ini sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah, investor dan beberapa perusahaan di Indonesia,” ungkap Ismail.

Hal senada  juiga diungkapkan oleh Sriyanto Ahmad selaku ketua DPC Kabupaten Magelang  yang saat itu menghadiri Musda dan pengukuhan Jajaran pengurus DPD dan DPC sangat  mengapresiasi akan progam  tersebut , yang salah  satu progam  unggulannya adalah, “ Jadoel “ yaitu Jaringan Desa Online  ketika  saat wawancara   dengan  Awak Media Online Trankonmaasi  mengatakan, bahwa progam ,” Jadoel ” merupakan  progam  yang dinantikan  oleh  desa karena   ases internet desa yang sulit, disamping itu untuk pelaporan data desa  yang terintegrasi  ke seluruh desa se-Indonesia (Interconetion) yang terkoneksi langsung dengan kementrian desa dan  pihah- pihak auditor BPK, BPKP dan inspektorat yang tersaji di depan laptop masing – masing Kepala Desa atau fasilitator desa. Karena Progam ,” Jadoel “ sudah  dibekali Software tentang   Sistem Pelaporan Adminstrasi Desa (SPAD) yang terintregasi dengan standarisasi pelaporan   yang  dikeluarkan oleh kementrian Desa .

“Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dibutuhkan peran  serta atau partisipasi  seluruh stake holder yang berhubungan dengan progam desa terutama harus kerja sama dengan Bumdes di desa.kita semua untuk menjadi pelopor sekaligus motor penggerak jalanya progaram Apedi,” imbuhnya.    

Sriyanto Ahmad yang panggilan akrabnya , Sri Ahmad  menandaskan  bahwa progam unggulan   APEDI selain ,” Jadoel “  yakni, Antar Warga Sembako Murah (Awasem), Desa Investasi dan Export Nasional (Deviden), dan Desa Mandiri Energi (Demen).

Acara yang mengusung tema “Merajut Desa, Membangun Indonesia” itu berlangsung dua sesi. Sesi pertama, launching Esemka Bima, musda sekaligus pelantikan Ketua DPD APEDI Jateng, pelantikan 20 DPC APEDI se-Jateng. Sesi kedua, sharing dan tanya jawab yang dipandu oleh Sekjen DPP APEDI, Mochamad Sabdo Yusmintiarto.

(OO1-TKR)

AKSI KLITHIH MUNCUL LAGI “GUBERNUR DIY SIAPKAN PERGUB ANAK”



Yogyakarta –  Kemunculan aksi klithih di wilayah DIY sangat meresahkan masyarakat. Untuk menanggulangi aksi klithih ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X berencana mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur secara khusus terkait anak-anak yang belum dewasa.
Hampir seluruh kasus klithih di DIY sudah diproses hukum. Para pelaku sudah ditangkap dan diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun itu belum tentu menyelesaikan akar masalah. Karena itu saya berencana menerbitkan Pergub untuk mengatur anak yang belum dewasa.
Dalam Pergub ini nantinya Gubernur DIY akan mengatur bagaimana pembinaan bagi orang tua, termasuk apa yang bisa dilakukan jika orang tua terpaksa meninggalkan anak," kata Sri Sultan Hamengku Buwana X seusai menerima kunjungan Ketua DPR RI, Puan Maharani di Gedhong Gadri, Komplek Kepatihan, Senin (20/1).
Dalam kunjungannya Puan Maharani didampingi sejumlah anggota DPR RI  dari Fraksi PDIP Dapil DIY, diantaranya Drs H Mohammad Idham Samawi dan Esti Wijayati. 
Menurut Sultan ke depan, dalam penanganan kasus konflik sosial yang melibatkan pelaku anak, Pemda DIY akan turut melibatkan psikolog, akademisi bidang sosiatri, dan mengadakan dialog dengan para orangtua.
"Bagi anak-anak yang bermasalah, kami akan membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di rumah, sehingga ada pembinaan juga bagi anak,"ungkapnya.
Komentar senada diungkapkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pertemuan dengan Raja Kraton sekaligus Gubernur DIY tersebut, Puan mengaku sempat membahas masalah klithih atau kekerasan tanpa motif di jalanan. Untuk mengatasi klithih, menurut Puan perlu dilakukan penguatan terhadap ketahanan keluarga. Karena keluarga memiliki peran cukup penting bagi pembentukan karakter anak.
(Iqbal) 


TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN MAGELANG BERADA DI URUTAN KE-20 SE_JATENG

Magelang – Berdasarkan data kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang berada di urutan ke-20 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Angka itu masih termasuk tinggi yakni 10,6%.

Kamis (16/1/2-20) Edi Cahyana Wakil Bupati Magelang menyampaikan bahwa angka 10,6% adalah masyarakat yang miskin. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah sekitar 40,6%.

“Semua itu tercatat di Basis Data Terpadu (BDT),”kata Edi disampaikan pada acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemangunan Daerah (KPRKPD) Kabupaten Magelang tahun 2021 di Pendapa Soepardi.

Terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan Edi berharap ke depannya dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan BDT tersebut. Edi berharap,”Saya mohon juga bantuan teman-teman dari DPRD Kabupaten Magelang dalam segala bentuk aspirasi akan kita tamping dan kita salurkan sesuai dengan BDT agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran,”katanya.

Edi optimis bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Magelang bisa diatasi karena Kabupaten Magelang memiliki sejumlah potensi yang luar biasa, yakni potensi pariwisata pertanian, dan sumber daya alam yang melimpah.

“Potensi ini apabila dikelola dengan baik tentunya akan membawa dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Apalagi Kabupaten Magelang saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan super prioritas dari pemerintah pusat. Jelas kesejahteraan akan meningkat,”katanya.

Beliau menuturkan skala prioritas pembangunan SDM di Kabupaten Magelang yakni idang pendidikan formal dan nonformal serta pelayanan kesehatan.
Adi Waryanto selaku Sekda Kabupaten Magelang menjelaskan konsultasi public tersebut bertujuan untuk mendapatkan saran serta masukan dan harapan dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Magelang tahun 2021.

”Tentunya saran dan pemikiran dari seluruh peserta konsultasi publik ini sangat kami harapkan,”katanya.

Adi Waryanto menyampaikan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2021 yang telah ditetapkan difokuskan pada antara lain, meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan layanan air minum dan sanitasi, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, dan meningkatkan layanan kesehatan.

“Memperhatikan beberapa hal tersebut kepada seluruh Kepala OPD kami tekankan dalam menyusun perencanaan hendaknya dilaksanakan dengan penuh keseriusan,”katanya.

Penanggulangan kemiskinan dapat ditanggulangi dengan melakukan perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta pembangunan yang inklusif.

Dalam melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya kerjasama yang sinergis dan peran serta dari berbagai pihak yang tidak hanya melibatkan pihak pemerintah tetapi pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan lembaga internasional.


002-TKR

LUANGKAN WAKTU KEPALA DISDIKBUD KAB.. MAGELANG BESUK HARLAN FEBRIANSYAH


Magelang - Azis Amin Mujahidin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang, meluangkan waktu untuk menengok Harlan Febriansyah (7), bocah Sekolah Dasar (SD) yang saat ini di rawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Muntilan, Kabupaten Magelang, akibat kecelakaan
Selasa (21/1/2020).
Azis menyampaikan bahwa maksud kedatangannya bersama rombongan adalah dalam rangka membesuk dan memberi semangat kepada Harlan Febriansyah, yang baru saja mengalami kecelakaan dan habis menjalani operasi di Rumah Sakit Umum di Kabupaten Magelang.
 “Semoga Adek Harlan cepat pulih, dan keluarga diberikan kesabaran, semangat dan kekuatan atas musibah ini,” terang Azis.
Saat ini Harlan Febriansyah duduk di Sekolah Dasar (SD) Negeri Bojong Karang Nggondang. Sejak usia 2 bulan, Harlan adalah seorang anak yatim piatu yang saat ini tinggal bersama dan dirawat oleh neneknya Sri Wahyuni yang merupakan Warga Bojong Wetan, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid.
Harlan adalah anak yang cerdas dia ingin segera pulang ke rumah dengan alasan ingin bersekolah dan mengaji.
“Salah satu pelayanan prima terhadap pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan adalah kepedulian terhadap siswa dan orang tua/wali murid. Dan maksud kedatangan saya ke sini mencoba melakukan pendekatan dengan hati kepada Adek Harlan dan keluarga, karena menurut Saya akan lebih efektif dalam membentuk komunikasi yang efektif. Sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati pula,” jelas Azis.
“Perhatian khusus harus kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin. Karena pelayanan pendidikan tidak akan terhalang oleh kondisi siswa dan orang tua. Serta pelayanan harus tetap peduli, ramah, indah, mudah dan adil,” tegas Azis.
Azis adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum lama menjabat ini ternyata sangat peduli kepada anak didik, beliau sangat perhatian kepada siswa SDN Bojong Karang Nggondang ini.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komunitas Indahnya Berbagi (IB) Magelang, Didik. Didik mengaku kagum kepada Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang yang baru ini
 “Saya kagum dengan Bapak Azis. Beliau langsung turun tangan datang ke Rumah Sakit untuk memberikan semangat dan dukungan kepada Harlan Febriansyah dan keluarganya. Semoga Adek Harlan cepat pulih seperti sedia kala,” tutupnya.

(Rangga)

KADES JERUKLEGI KULON DI TAHAN KEJARI CILACAP “DIDUGA SELEWENGKAN DANA APBDes


Cilacap, Karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana APBDes tahun 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap Senin, (20/01/2020) sore menahan Kepala Desa Jeruklegi Kulon, berinisial IR. 

Atas dasar dugaan penyelewengan dana APBDes sebesar Rp 721.287.500. Selain itu, kades perempuan tersebut juga tidak menyetorkan uang PPn dan PPh sebesar Rp 187.762.583.
IR yang masih aktif menjabat sebagai kepala desa hingga tahun 2025 saat ini ditahan di Lapas Cilacap sebagai tahanan titipan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap, Agus Sugianto Sirait melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasintel), Hery Soemantri saat dihubungi melalui WhatsApp Selasa, (21/01/2020) pagi menjelaskan, uang oleh tersangka tidak dibelanjakan, melainkan digunakan untuk kepentingan lain selain peruntukannya.

"Tersangka merupakan kepala desa aktif di Desa Jeruklegi Kulon periode 2019-2025, yang merupakan jabatan kedua sebagai Kepala Desa Jeruklegi Kulon," katanya.

Hingga saat ini Kejari masih terus melakukan proses penyelidikan. Sebab itu, tim penyidik melakukan penahanan terhadap IR dan menitipkannya di Lapas Cilacap.

Hery menambahkan, tersangka IR telah melanggar sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kini Kepala Desa IR telah ditahan. Hal itu untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti," pungkas Hery.

002 TKR