EFEKTITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI ERA PANDEMI COVID 19

Oleh : A.Rofiq, S.Ag
Munculnya covid 19 di  Indonesia  sekitar bulan Maret lalu,Pemerintah beserta jajarannya yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi Pendidikan umum dan Kementerian Agama yang menaungi  Madrasah dan Pondok Pesantren meliburkan seluruh aktivitas  pembelajaran untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.

Seluruh siswa beserta tenaga pendidik melakukan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh hal yang perlu di perhatikan adalah kemandirian siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut dan guru dapat menyampaikan materi pembelajaran tanpa harus tatap muka  di dalam suatu rungan  dan pembelajaran ini dapat dilakukan dalam waktu yang sama maupun di waktu yang berbeda.
   
Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ ) merupakan pembelajaran menggunakan  media online yang bisa menjadikan interaksi antara guru dengan siswa. Dalam PJJ tidak terjadi interaksi langsung antara guru dengan siswa, berbeda tempat bahkan dipisahkan oleh jarak yang jauh.

Pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh beberapa factor yang perlu diperhatikan agar berjalan dengan baik, yaitu perhatian dan percaya diri dari siswa, tanggug jawab,pengalaman,bisa menggunakan peralatan media pembelajaran,aktif,kreatif dan menjalin interaksi antar siswa. Ada beberapa keunggulan program pembelajaran jarak jauh antara lain :

1. Terjadi alur distribusi Pendidikan samapai ke pelesok daerah bahkan ke seluruh penjuru tanah air sesuai jangkauan sinyal internet. Sehingga pembelajaran seperti ini bisa mengurangi  biaya operasional Pendidikan seperti biaya transportasi, alat tulis kertas dan ruang kelas.

2. Tidak di batasi waktu, guru dan siswa dapat menentukan kapan waktu belajar sesuai dengan kesepakatan  sehingga tidak mengganggu aktifitas yang lain.

3. Pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan secara interaktif, sehingga menarik minat belajar siswa.

Adapun kelemahan dalam proses pembelajaran jarak jauh ( PJJ ) anatar lain :
Jaringan listrik padam seketika, ketika proses pembelajaran jarak jauh sedang berlangsung sehingga tidak bisa mengakses program secara online.
Jaringan internet jelek.
Adanya komitmen anatara orang tua dan siswa yang kurang konsisten.

Adanya siswa yang terlambat dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh.
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) bisa berjalan efektif bila didukung oleh semua pihak sehingga tujuan Pendidikan Nasional bisa terwujud meskipun dalam situasi pandemic covid 19 masih berlangsung.

        

Aunur Rofiq, S.Ag
GPAI & Budi Pekerti 
SMA Negeri 4 Semarang.

Kapolri Kecam Tindakan Pilot Yang Manuver Bubarkan Aksi Demo Mahasiswa di Kendari



Jakarta, LpkTrankonmasi.com

 Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengecam tindakan pilot yang bermanuver di udara untuk membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa di bawahnya yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurut Idham, Pilot tersebut bertindak mengada-ada yang di luar prosedur operasional standar yang berlaku untuk mengamankan kerumunan.

"Itu sudah saya tindak itu. Saya sudah periksa sama (Divisi) Propam itu, enggak ada SOP-nya bermanuver udara. Mengarang-ngarang saja yang di Kendari itu," kata Idham yang mengikuti rapat kerja Komisi III DPR RI secara daring di Jakarta, Rabu.

Idham mengatakan andai di masa sekarang masih boleh menerapkan hukuman badan, maka dia pasti menempeleng oknum yang bersangkutan.

"Kalau masih boleh, saya tempeleng itu," kata Idham.

Idham mengatakan bahwa selama menjadi Kapolri, dirinya merasa institusi yang dia pimpin sekarang bagai jasa tak berhimpun, dosa tak terampun.

Setiap hari Idham berupaya agar Kepolisian terus melakukan prestasi, tapi ada saja para oknum polisi nakal di lapangan.

"Kayak yang bapak-bapak anggota Dewan sampaikan, ada yang di Kalimantan Barat. Orang enggak mau ditilang, malah dilecehkan. Ada yang di Kendari ini," kata Idham.
​​​​​​​
Namun, ia meminta agar apabila satu perlakuan oknum Polisi yang nakal, jangan digeneralisasi bahwa semua Polisi demikian.

"Yakinlah bahwa masih banyak Polisi di Republik ini yang punya nurani, yang punya komitmen dan punya integritas," kata Idham.


(J Tim)

Kapolda Jateng Inginkan Kasus Viral Dangdutan di Tengah Pandemi Tak Terulang



Tegal, LpkTrankonmasi.com

Kejadian viral hajatan dengan konser dangdut yang menyeret Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad Edi Susilo sebagai tersangka diharapkan menjadi sebuh pelajaran bagi masyarakat dan juga aparat kepolisian.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi tidak ingin kejadian serupa terulang kembali.


“Masyarakat kita sekarang sudah dewasa dalam ber Medsos anda tidak boleh Uppriori atas surat ijin, apabila anggota Polri mengeluarkan rekomendasi atau tidak mengeluarkan kita sebagai Alat negara tetap memonitor atau menjaga acara tersebut kemudian Apabila acara tersebut terdapat suatu masalah, akan menjadi suatu masalah yang kita hadapi,” arahan Irjen Luthfi saat Kepada Perwira Polres Tegal Kota, Polres Tegal dan Polres Brebes, di gedung Deviacita Polres Tegal Kota, Selasa ( 29/9/2020).

Kapolda mengingatkan sesuai Undang- undang Polri merupakan Alat negara sebagai Harkamtibmas negara.

“Kita di jadikan dewasa terhadap masalah yang kita hadapi dan pemimpin harus mempunyai karakter dan Nyali serta SOP yang jelas,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda sekaligus meresmikan Aplikasi Si Teko Akb ( Adaptasi Kegiatan Baru ) untuk mewujudkan pelayanan Polri yang lebih profesional di tengah tantangan smart city.

“Dalam rangka menciptakan smart city, jadi smart city adalah kota yang cerdas. Sehingga polri dalam hal ini polres Tegal mengunakan fitur fitur yang memudahkan masyarakat terkait pelayanan masyarakat. Dan ini sejalan dengan sejalan dengan perkembangan situasi,” jelas Kapolda saat doorstop.

(J Tim)

Kapolda Jateng Minta Jajaran Tegakan Hukum Jika Temui Kasus Serupa Konser Dangdut Tegal



Pemalang. LpkTrankonmasi.com

Kasus Konser Dangdut di Tegal terus bergulir pasca Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo (WES) resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Wasmad kini harus menjalani proses hukum lebih lanjut sebelum akhirnya akan ditahan.

"Sabar  ini sudah penetapan tersangka, nanti kita priksa berproses tahapan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh penyidik kita," kata Kapolda Jateng, Irjen Polisi Ahmad Luthfi saat kunjungan di Polres Pemalang, Selasa (29/9/2020).

Saat disinggung terkait kemungkinan adanya tersangka lain, Kapolda belum dapat memastikan karena menunggu hasil pengembangan.


"Untuk sementara belum, hasil pengembangan belum. Nanti perkembangan atas pertimbangan penyidik yang akan kita kembangkan lebih lanjut, " tuturnya.

Kapolda meminta seluruh jajaran di 35 Kabupaten kota untuk dapat menegakan hukum yang sama jika terdapat kasus serupa.

"Dari seluruh Kapolres dari 35 polres jajaran sudah kita perintahkan untuk menegakan hukum yang sama," tegas Luthfi.

Sementara itu sebelumnya ditempat yang berbeda Kabid Humas Polda Jateng Iskandar Fitriana Sutrisna mengatakan total sebanyak 19 saksi telah dipriks. Dari jumlah itu 3 diantaranya merupakan saksi ahli pidana, kesehatan dan ahli bahasa.

"Saksi lain dari sipil maupun anggota sudah kami periksa berjumlah 16 orang. 5 orang diantaranya dari anggota Polri. Beberapa barang bukti sudah kami sita yaitu surat keterangan, surat-surat yang diajukan dari awal dan setelah ada pencabutan dari Polsek itu juga menjadi barang bukti, ” ungkap Iskandar Fitriana Sutisna saat Konferensi Pers di depan Loby Lantai 1 Mapolda Jateng, Selasa (29/9/2020).

Menurut Iskandar, dalam pengajuan ijin hajatan, tersangka tidak menyebutkan adanya panggung hiburan dan musik. Setelah Polsek tahu bahwa kegiatan itu menyelenggarakan dangdutan yang cukup besar maka ijin tersebut dicabut oleh Polsek. Tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh penyelenggara dan tetap melaksanakan kegiatan.

"Maka dari itu dari penyidik Polda Jateng dan Polres Tegal Kota tidak pandang buluh kepada siapapun untuk yang melanggar protokol kesehatan oleh sebab itu tersangka dijerat 2 pasal yaitu pasal 93 UU No 6 tentang kesehatan dan pasal 216 KUHP, ” tegas Iskandar.

(J Tim)

mlah usulan. Usulan itu terkait hal teknis tentang penyelenggaraan Pilkada 2020. Harapannya supaya teknis pelaksanaan Pilkada lebih sesuai dengan protokol kesehatan


Menarik usulan KPU sebagai penyelenggara, pertama metode pemungutan suara dapat dilakukan melalui TPS dan Kotak Suara Keliling (KSK). Ini menghindari kerumunan dimana selama ini metode pemungutan suara hanya melalui TPS. Metode ini menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut pergi ke TPS, atau pemilih yang positif Covid-19 maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Kedua, waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 waktu setempat hingga 15.00 waktu setempat. Hal ini bertujuan semakin mengurai waktu kedatangan pemilih ke TPS. Sehingga semakin terhindar dari kerumunan.
Ketiga, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara manual atau elektronik.
Keempat, kampanye dalam bentuk lain (rapat umum, kegiatan kebudayaan, olah raga, perlombaan, sosial) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g UU Pilkada hanya dibolehkan secara daring. Pramono menyebut, apabila nantinya usulan ini tidak masuk dalam Perppu, maka KPU akan mengatur melalui revisi PKPU. Maksunya, jika waktunya dianggap tdk mencukupi, maka akan diatur melalui pedoman teknis.
Kelima, KPU mengusulkan ada sanksi pidana bagi pelanggar protokol pencegahan Covid-19. Usulannya ada beberapa bentuk sanksi pidana dan/atau administrasi yang penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum lain.
Inilah konsep kompromi nasional, Pilkada 2020 tetap dilaksanakan dengan catatan diperkuat regulasinya lewat Perppu dan semua pihak betul-betul konsisten, konsekuen dan kontinyu terus menerus menegakkan dan memahami serta melaksanakan aturan yang berlaku termasuk sangsi yang tegas. Untuk kepentingan bersama kita mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu agar pelaksanaan Pilkada 2020 lebih menjamin keselamatan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, dan demokrasi berjalan dengan baik.

(Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si, pengamat kebijakan public, fungsionaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang)

Guna Ciptakan Kondusifitas, Muspika Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Bentuk Forum Komunikasi Pencak Silat


 

Sragen, LpkTrankonmasi.com

 

Senin (28/09/2020) Muspika Kecamatan Tanon mengundang seluruh perguruan pencak silat yang ada di wiayah Kecaman Tanon guna membentuk kepengurusan Forum Komunikasi Pencak Silat.


Hadir dalam pertemuan ketua perguruan diantaranya PSHT 16, PSHT 17, PSHT 1922, IKS, TS, PKM, PN, GS, ASAD, PN. Pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Pencak Silat (FKPS) adalah untuk menciptakan kerukunan antar perguruan pencak silat dan terciptanya suasanan yang kondusif.


Bapak Dody sebagai Sekertaris Camat dalam sambutannya menghimbau setelah dibentuknya FKPS Kecamatan Tanon diharapkan dapat menyalurkan aspirasi antar perguruan dan pada nantinya dapat diadakan acara pertandingan yang bersifat positif berupa kejuaraan olahraga pencak silat di wilayah kecamatan Tanon.


Setelah diadakan pemilihan pengurus terpilih sebagai ketua umum saudara Joko Kusyanto (PSHT 17), wakil Ketua 1 saudara Suryadi (PSHT 16), wakil ketua 2 saudara Rochmad Hendri Brotowardoyo(PSHT 1922), Sekretaris 1 saudara Indra Saputra (TS), Sekretaris 2 saudara Priyanto Eko Yuono (PSHT 17), Bendahara 1 saudara Aan Azis Cahyanto (GS), Bendahara 2 saudara Joko Prihantoro ( PSHT 16), Bidang Keorganisasian 1 saudara Khoirul Sumardi (TS), Keorganisasian 2 saudara Endro Prasetyo (GS), Bidang Hukum dan Advokasi 1 saudara Suliswanto (ASAD), Hukum dan Advokasi 2 saudara Darmono (ASAD), Bidang Sosial Budaya 1 saudara Abi Yuli (PKM), Sosial Budaya 2 saudara Syafrudin (PM), Bidang Kerohanian 1 saudara Syarif Hidayatullah (PN), Kerohanian 2 saudara Heri Triwondo (ASAD), Humas 1 saudara Triwanto (IKS), Humas 2 saudara Hermawan Prastono (PSHT 17).



 

(Broto)

Rasia Gabungan Yustisi Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Tengah Tindak 172.848 Orang Pelanggar


 

Semarang, Lpk Trankonmasi.com

 

Dalam rangka penegakan protokol kesehatan sebagai tindak lanjut dari penerapan Inpres Nomor 6 Tahun 2020, TNI, Polri, Satpol PP dan Satgas Covid-19 Daerah Jawa Tengah menggelar Operasi Gabungan.

 

Di seluruh Jawa Tengah Operasi Gabungan Yustisi Satgas penanganan Covid-19 sudah dilakukan sebanyak 21.951 kali.

 

 “Laporan hasil akumulatif Operasi Yustisi Jajaran Polda Jateng sejak tanggal 14 sampai 27 September 2020 sebanyak 21.951 kali dengan hasil sasaran orang 264.837, tempat 22.105 dan giat sebanyak 24.257.” Ungkap Kasubidpenmas AKBP R. Fidelis Purna Timoranto kepada wartawan di Mapolda Jateng. Senin (28/09/2020) siang.

 

Dari rasia sejak tanggal 14 sampai dengan 27 September 2020 Sebanyak 148.438 orang tecatat diberikan sanksi teguran lisan dan 121.143 orang diberikan sanksi tertulis.

 

Sehubungan dengan adanya temuan pelanggaran protokol kesehatan di kota Tegal, Kabidhumas menjelaskan, “Dari Polri sudah mengingatkan untuk tidak melaksanakan konser dangdut namun penyelenggara tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Himbauan dari petugas dan pemerintah setempat tidak diindahkan oleh penyelenggara.”

 

Kegiatan seperti ini telah melanggar undang-undang dalam pandemi covid-19. Situasi seperti ini tentunya tidak boleh mengadakan kegiatan keramaian bahkan konser musik.

 

“Polda Jawa Tengah sudah mengadakan penyidikan terhadap penyelenggara, saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Tengah sebanyak 18 orang sampai dengan hari ini, 2 saksi ahli yang berasal dari ahli pidana maupun ahli kesehatan telah diperiksa dan Polda masih mengumpulkan bukti bukti lain.” Imbuhnya

 

Dari hasil penyelidikan ini Kapolda telah menindak tegas Kapolsek Tegal Selatan dengan pemindahan dan mutasi

 

(J Tim)

PSHT Ranting Banyuates Lepaskan Puluhan Ikan Koi Di Sumber Tlandung


Sampang, LpkTrankonmasi.com


Warga muda Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mempunyai inisiatif yang luar biasa yaitu melepaskan ikan koi di wisata sumber Tlandung yang terletak di Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur

Minggu (27/09/2020)


Hadir dalam acara tersebut Ketua Ranting dan sesepuh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Banyuates, Ikan tersebut dihibahkan oleh salah satu pengusaha yaitu saudara Ainor dan pelepasan Ikan koi dilaksanakan pada jam 16.30 menjelang adzan Magrib para pengunjung wisata pemandian sumber Tlandung banyak yang menyaksikan pelepasan Ikan koi tersebut secara kebetulan banyak pengunjung yang melakukan aktivitas seperti mencuci pakaian bahkan ada juga yang berenang sambil mandi.



Arif Sujatmiko Ketua Ranting Kecamatan Banyuates Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merasa puas karena ikut menyumbangkan dalam bentuk pengabdian kepada Masyarakat Desa Asemjaran Kecamatan Banyuates yang telah di ajarkan Oleh leluhur Kami Memayu Hayuning Bawono  salah satu kata-kata mutiara Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Salah satu falsafah terpenting Setia Hati Terate adalah Memayu Hayuning Bawono secara keseluruhan yang arti luasnya adalah mengusahakan (mengupayakan) keselamatan, kebahagiaan, serta kesejahterann hidup di dunia," Ujar Arif.


"Ikan koi yang kami lepaskan kurang lebih sebanyak lima puluh (50) ekor dengan ukuran 45,30,20 cm sekitar harga paling rendah Rp.200.000.00 (Dua Ratus Ribu) hingga Rp.1000.000.00 (Satu Juta Rupiah) per ekor dan semoga bermanfaat juga biar hidup dengan layak serta hidup di alam bebas koi koi tersebut,"Jelasnya.

Roib salah satu Pemuda Karang Taruna (Katar) Desa Asem Jaran juga mengapresiasi," Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada sahabat pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Banyuates atas Partisipasinya di Desa Asemjaran Kami sebagai pemuda akan terus menjaga dan merawat Ikan koi karena harganya sangat mahal dan ini akan jadi pemandangan baru bagi pengunjung wisata sumber tlandung," Tegasnya.


(Alex Stinggil)

Perkembangan penanganan Penyidikan Gelar Pesta Dangdut saat pandemi corona di Kota Tegal



Tegal, Lpk Trankonmasi.com

Acara dangdutan yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo memulai babak baru perkembangan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi, Sabtu (26/9/2020)

Atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / A / 91  / IX / 2020 / Jateng / Res Tegal Kota , tanggal 25 September 2020, polisi mengenakan pasal
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatandan ancaman 4,5 bulan penjara dan atau pasal 216 ayat (1) KUHP ancaman makimal 1 tahun penjara.

Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna menegaskan polisi telah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas kejadian dangdutan Rabu (23/9/2020) pukul 17.30 s/d 01.30 WIB di Lapangan Tegal Selatan Jl. Teuku Cik Diktiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tersebut.


"Polisi telah melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi atas kejadian Rabu kemarin." Kata Kabidhumas, Sabtu (26/9/2020)

Kabidhumas menambahkan kegiatan pesta pernikahan dan khitan berikut acara hiburan berupa Konser Orkes Melayu dapat menimbulkan kerumunan masa.

 "Kegiatan tersebut  dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran Covid – 19 ( cluster baru )" tambah Kabidhumas, Sabtu (26/9/2020)

Berlangsung kegiatan Hajatan Pernikahan dan Khitanan yang mengundang Orkes melayu OM Kaisar dan menampilkan hiburan musik Orkes melayu OM Kaisar dinilai tidak sesuai dengan yang disampaikan ketika mengajukan surat permohonan ijin hajatan kepasa Polsek Tegal
selatan.

Pihak Polsek Tegal Selatan sempat menarik kembali Surat Ijin yang telah dikeluarkan dan membubarkan hiburan musik mengantisipasi timbulnya cluster Covid 19" tambah Kabidhumas, Sabtu (26/9/2020)

Akibat kejadian ini, Kapolsek Tegal Selatan dimintai keterangan dan diperiksa Propam Polda Jawa tengah dan sudah diserahterimakan jabatan kapolseknya.

(J Tim/saibumi)

Pakar Hukum: Di Negara Dunia, Jaksa Tugasnya Penuntut Umum Tunggal




Jakarta, LpkTrankonmasi.com

 Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 menjadi sorotan karena ada perluasan wewenang bagi jaksa, yakni bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penuntutan sebagaimana tertulis di Pasal 1 Ayat (1). Sebab, jaksa dianggap serakah lantaran mau mengambil banyak tugas dan fungsi penegakan hukum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai ada kesan Kejaksaan serakah terhadap wewenang dan tugas dalam penegakan hukum. Karena, semua tugas dan fungsi ingin mereka ambil melalui revisi Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

“Ya serakah, terkesan jaksa selain menjadi penuntut, penyidik juga, advokat juga. Karena itu, harus dibatasi,” kata Fickar kepada wartawan pada Sabtu, 26 September 2020.

Menurut dia, kewenangan jaksa sebagai penyidik harus dibatasi dan diletakkan pada proporsinya yakni hanya menangani perkara tindak pidana tertentu saja. Karena, selama ini penyidikan selain polisi juga bisa dilakukan oleh PPNS atau penyidik PNS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi jika ingin diberikan fungsi penyidikan, itu hanya pada tindak pidana tertentu saja seperti tipikor (tindak pidana korupsi) dan TPPU (tindak pidana pencucian uang). Jadi harus jelas dan pasti dalam perkara apa, bukan dalam arti penyidik secara umum,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan wewenang jaksa sebagai ahli hukum lain (tata usaha negara perdata) juga harus bersifat konsultatif saja bagi pemerintah. Karena, fungsi operasionalnya merupakan bagian dari wilayah kerja profesi advokat. “Jangan mengambil peran profesi advokat,” jelas dia.

Di samping itu, Fickar mengatakan secara universal dimana pun belahan dunia bahwa jaksa itu hadir dalam konteks sistem penegakan hukum yang berfungsi sebagai penuntut umum tunggal dan pelaksana eksekusi hukumannya.

Sementara, ia juga mengkritisi fungsi intelijen kejaksaan. Menurut dia, menyadap tidak boleh diberikan secara umum tanpa izin pengadilan. Sebab, jaksa dalam status dominis litis hanya dapat mengendalikan khusus perkara pidana.

“Karena itu, penyadapan pun harus dalam konteks perkara pidana dan tetap harus ada izin pengadilan,” tandasnya.

(J Tim)

Buntut Dangdutan Saat Pandemi, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot, Wakil Ketua DPRD Terancam Pidana


Jakarta, LpkTrankonmasi.com|

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serius menegakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan memproses acara dangdutan Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo di Lapangan Tegal Selatan pada Rabu malam (23/9).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, saat ini Kapolsek Tegal Selatan Joeharno sudah dinonaktifkan dari jabatanya untuk menjalani proses pemeriksaan internal.


“Kapolsek sudah diserahterimakan dan
Kapolseknya diperiksa oleh Propam,” kata Argo dalam keteranganya, Sabtu (26/9).

Argo mengatakan, Polri juga tengah melakukan pendalaman berdasarkan LP bernomor LP/A/91 / IX/2020/Jateng /Res Tegal Kota tertanggal 25 September 2020 atas dugaan pelanggaran pasal 93 UU No 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP karena menyelenggarakan acara dangdut yang menimbulkan kerumunan massa sehingga dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran Covid-19 atau cluster baru penularan. Beberap barang bukti juga turut diamankan.

“Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan terlapor Wasmad Edi Susilo (Wakil Ketua DPRD Tegal),” pungkas Argo.

Video dangdut itu akhirnya viral di sosial media. Banyak pihak menyayangkan lantaran masih ada pejabat publik yang tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat guna menghindari penularan Covid-19 untuk tidak berkerumun.

(J Tim)

CML MADURA Gelar Kopdar Sambil Makan LeLe Bersama Di Bukit Asmara Madura



Sampang,LPKTrankonmasi.com

Comunitas Mobil Lama (CML) Indonesia menggelar kopi darat (Kopdar) yang diisi dengan pembacaan surat yasin bersama dan setelah itu sambil makan lele goreng bersama sama di bukit asmara  yang terletak di pegunungan Desa Morbatoh Dusun Tejeteh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang


Sabtu (26/09/2020)

Nampak indah pemandangan bukit asmara bagaikan di Puncak Tretes Kabupaten Pandaan Jawa Timur serta suasananya sangat sejuk yang terletak di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sangat cocok untuk lokasi kopi darat (Kopdar) Comunitas Mobil Lama (CML) yang dihuni oleh sekitar delapan puluh (80) anggota yang mempunyai mobil lawas .


Salah satu anggota Ali Yakub pemilik mobil honda celo 1994 merasa sangat terhibur dengan adanya Comunitas Mobil Lama (CML) karena bisa memupuk rasa persaudaraan satu   sama lain serta bisa menjalin tali silaturahmi dengan teman teman se Madura yang mempunyai mobil lawas ," Ujar Ali.


Hal senada juga disampaikan oleh Herman Hidayat Ketua DPC Projo Sampang pemilik mobil lawas Corolla Tahun 1777," Saya merasa bersyukur bisa gabung di comunitas mobil lama (CML) karena kegiatan sangat positive sehingga bisa menghindari hal hal yang negative seperti memakai narkoba dan minum minuman keras .


"Selain itu yang ada didalam comunitas mobil lama (CML) ini dari berbagai kalangan mulai dari mekanik mobil serta mekanik cat mobil jadi kita tidak usah jauh jauh kalau seumpama mobil kita trouble tinggal konsultasi untuk memperbaiki kerusakan tersebut yang pastinya masalah biaya terjangkau karena sebelumnya kita sudah mempunyai hubungan emosional yang luar biasa ," Kata Herman.


" Mari kita lestarikan mobil mobil lawas karena dengan adanya comunitas ini kita tidak merasa minder mengendarai mobil lawas karena banyak temannya serta teruslah berkarya dalam dunia otomotive untuk kenang kenangan terhadap anak cucu kita di masa yang akan datang ," Pungkasnya.

(Ries)

DPRD Jepara &LSM PEKAT Meradang, Gegara Dua Perusahaan Plat Merah Absen Saat Audensi

 


Jepara,Lpk Trankonmasi.com

 

DPD PEKAT – IB Jepara bersilaturahmi dengan wakil ketua DPRD Jepara, adapun agenda silaturahmi adalah audensi dengan dua Perusahaan Daerah terkait isu kinerja. Kehadiran LSM PEKAT- IB diterima oleh wakil ketua DPRD dan para anggota Dewan Komisi A di ruang serba guna DPRD Jepara.

 

Jum’at (25/09/2020).

 

Hadir dalam audensi Wakil Ketua DPRD Junarso dan Pratikno beserta Anggota Dewan dari Komisi A yaitu H.Agus Sutisna, Hesti Nugroho dan H.Sirodj dan ketua DPD PEKAT-IB Priyo Hardono beserta anggotanya.

 

Acara dibuka oleh Junarso selaku PLt.

 

‘Audensi ini sebenarnya sudah diajukan oleh LSM PEKAT sejak 1 bulan yang lalu. Namun karena berbagai kesibukan kami sehingga baru terlaksana pada hari ini,” ucap Junarso.

 

 

“Dengan harapan segala permsalahan terkait isu kinerja perusahaan daerah dapat selesai dengan baik,” lanjutnya.

 

 

Dalam melakukan aktivitasnya sebagai kontrol sosial LSM PEKAT bertujuan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah untuk menekan semaksimal mungkin adanya penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan keuangan Negara.

 

Karena molornya waktu dan dari PDAM Jepara hanya Direktur Prabowo saja yang hadir dari tiga direktur, maka audensi dipending hngga beberapa waktu.

 

Dengan ditundanya audensi antara LSM PEKAT I-B dengan PDAM Jepara sangat mengecewakan pihak LSM PEKAT. Agus Sutisna mengeluhkan ketidak hadiran Apalagi ketidakhadirannya hanya karena ijin urusan pribadi seperti yang dikatakan Prabowo.

 

“Seperti nya sulit sekali untuk bertemu dengan ketiga direktur perusahaan daerah ini. dulu waktu mereka meminta tentang permintaan tambah modal pun tidak hadir dan hanya mewakilkan kepada staf nya. Sesibuk apa mereka saat ini hingga tidak dapat meluangkan waktu untuk duduk bersama". Ujarnya.

 

Di ruang yang sama dilanjutkan dengan acara audensi terkait isu kinerja Perumda Jepara, yang hanya diwakili oleh Staf PJ ESDM. Hal yang sama terjadi lagi karena ketidakhadiran direktur perumda Jepara yang akhirnya membuat para anggota dewan dan  anggota LSM PEKAT yang hadir menjadi meradang karena kedua perusahaan plat merah tersebut dinilai tidak menghargai peran dan fungsi DPRD Jepara sebagai pengawas dari perusahaan daerah tersebut.


 

"Kami sangat kecewa dengan para direktur tersebut karena sama sekali tidak menghargai keberadaan dan peran serta masyarakat dalam ikut mengawasi kinerja perusahaan daerah. karena yang hadir tidak dapat mengambil keputusan. maka, percuma audensi dilanjutkan jadi kami meminta waktu untuk diatur kembali hingga para direkturnya dapat hadir". Ujar Priyo selaku ketua LSM PEKAT I-B.

 

 (J Team)


Presiden Joko Widodo : Bagi Pemerintah Kesehatan Rakyat dan Keselamatan Umat Adalah Prioritas Utama


 Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada Acara Pembukaan Muktamar IV Parmusi di Istana Bogor


Bogor,LPK Trankonmasi.com

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa bagi Pemerintah kesehatan rakyat dan keselamatan umat adalah prioritas yang utama.

 

“Bagi yang sehat kita jaga, kita lindungi agar tidak terpapar, bagi yang sudah terpapar kita berupaya segera untuk bisa kita sembuhkan,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Acara Pembukaan Muktamar IV Parmusi secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (26/9/2020).

 

Menurut Presiden, per 25 September 2020 angka kesembuhan mencapai 196.000 orang, dengan tingkat kesembuhan 73,5 persen yang ini semakin meningkat dan akan terus ditingkatkan.

 

“Angka kematian juga terus akan kita tekan. Jumlah kasus harian kita turunkan dan terus akan kita tekan agar kurvanya bisa segera melandai,” imbuh Presiden.

 

Semuanya, lanjut Presiden, memerlukan kekompakan bersama karena persoalan ini terlalu besar untuk diselesaikan sendirian oleh Pemerintah.

 

“Kita harus bersatu, kita harus satu tekad, satu semangat, satu barisan dalam menghadapi situasi yang sulit ini,” ungkap Presiden.

 

Kepala Negara berharap seluruh kader Parmusi di penjuru tanah air bergandengan tangan dengan seluruh elemen bangsa yang lain menjadi garda terdepan untuk menjaga diri sendiri, melindungi kesehatan umat, dan keselamatan rakyat bangsa dan negara sehingga Indonesia bisa segera pulih serta bangkit kembali.

 

Dalam mencegah penyebaran Covid-19, menurut Presiden, tidak ada jalan lain kecuali berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari Covid-19, saat di dalam rumah, di lingkungan keluarga, maupun ketika di luar rumah.

 


“Karena itu, saya mau mengajak untuk bersama-sama kita menjaga pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diajarkan Islam, mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan, menjaga wudu, menghindari kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk hari ini melaksanakan muktamar secara virtual,” pungkas Presiden

 

   # Taufiq/Setpres.


H. AM.Juma'i : FKSB Kota Semarang Bertekad Sukseskan Pilwakot 2020

 


Ketua Forum.Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB), H. AM. Juma'i sedang membacakan Sambutan. ( poto: M.Taufiq )


Semarang, LPK Trankonmasi.com

 

Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Semarang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ( FKSB) menggelar kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dilaksanakan di ruang Smart Class lantai 3 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), jalan Kedungmundu raya no 18 Kec. Tembalang, Kota Semarang,Sabtu (26/9/2020)

 

Dihadiri sekitar 50 Ormas dan LSM dalam rangka sosialisasi pemilihan walikota dan walikota semarang 2020,  hadir dalam acara tersebut AM H. AM.Juma'i ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB) kota semarang,  Ahmad Zaini Komisioner KPU Kota Semarang,Pendiri Kampung Pancasila,Ahmad Robani,SH.

 


Dalam acara tersebut disamping sosialisasi tahapan pemilihan Walikota dan wakil walikota semarang  juga dibacakan Deklarasi dukungan pemilihan walikota dan wakil walikota semarang Damai dan bermartabat.

 

Dalam sambutannya jumai menyampaikan bahwa Pemilihan Walikota dan wakil walikota semarang adalah kebutuhan kita dan hajat kita maka harus kita sukseskan bersama,ajakan agar datang ke TPS dan menjadi pemilih yang cerdas untuk kepentingan warga kota semarang," Jelasnya.

 

" Pilihlah calon walikota dan wakil walikota semarang yang bertanggungjawab dan bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya sebagai walikota dan wakil walikota semarang.

 

Kegiatan sosialisasi kali ini, lanjutnya, baru diikuti 50 Ormas dan LSM  dari 267 Ormas, mengingat protap SOP Covid 19 , dan rencananya akan dilaksanakan tahap berikutnya.

 

" Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Semarang yang memfasilitasi FKSB kota semarang dan semoga berlanjut,"Pungkas Jumai .

 

Sementara itu Anggota KPU Kota Semarang, Ahmad Zaeni selaku nara sumber dari KPU menyampaikan beberapa hal dalam tahapan pilwakot diantaranya terkait daftar pemilih,lalu masa tahapan salah satunya aturan kampanye serta protokol kesehatan civid-19 pada 9 desember 2020," terangnya.

 

" Kami berharap penuh kepada teman teman ormas/LSM ikut mensosialisasikan Pilwakot Semarang tahun 2020 ini dimasa pandemi yang sulit sekali meyakinkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS .

 

Karena, lanjut zaeni tentu masyarakat akan berfikir bagaimana mereka akan mengedepankan kesehatan, khususnya untuk pribadi masing masing, karena tidak bisa dipungkiri  bahwa kegiatan pemungutan suara akan mendatangkan banyak orang," ucapnya.

 


Untuk itu lanjut Zaeni, pada forum kali ini kami berharap sosialisasi nantinya bisa ditularkan oleh masing masing peserta ini juga pada keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar untuk datang ke TPS tanpa harus takut tertular atau terpapar covid-19," tutup Zaeni.

 

   # Taufiq W.


Presiden Joko Widodo : Perkuat Ekonomi Desa di Tengah Pandemi

 

: Presiden RI  Joko Widodo


Jakarta,LPK.Trankonmasi.com

 

Pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang berada di pedesaan juga turut merasakan dampak dari pandemi yang melanda setidaknya di 215 negara di dunia.

 

Saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, salah satunya di desa-desa.

 

"Pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujarnya melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (24/9/2020).

 

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran terkait. Pertama, Kepala Negara meminta agar seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial di desa seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa dan lain sebagainya harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

 

Demikian halnya dengan pelaksanaan program padat karya tunai di pedesaan yang harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, kesulitan mencari kerja, atau yang berasal dari kalangan tidak mampu.

 

"Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan," tuturnya.

 

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan para jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri dan harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain.

 

"Misalnya Kementerian Desa memastikan dana desa digunakan lebih produktif, Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk sektor usaha kecil dan mikro," ucapnya.

 

"Kalau tidak terintegrasi hasilnya akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu, semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi," imbuh Presiden.

 

Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Warga-warga di desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di pedesaan.

 

"Ini yang harus difasilitasi serta diberikan akses permodalan dan teknologi maupun di sisi keterampilan. Juga dorong kerja sama antardesa agar bisa masuk ke supply chain yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa upskilling dan naik kelas," pungkasnya.

 

   # Taufiq/Setpres.

Kalemdiklat Polri Memberikan Pembekalan Kepada Calon Perwira Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 49 Tahun 2020

Kalemdiklat, Komjen. Pol. Drs.Arief Sulistyanto M.Si (kiri) saat.menerima cendera mata.


Bandung,LPK Trankonmasi.com

 

Kalemdiklat Polri Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si memberikan pembekalan kepada siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 49 TA. 2020. Ceramah kali ini dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, Kamis 24/09/2020,

 

Pengarahan secara virtual ini dihadiri oleh pejabat utama Lemdiklat Polri, Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K., M.Hum, dan para pejabat utama Setukpa Lemdiklat Polri serta seluruh peserta didik SIP angkatan 49 ditempat pendidikan jarak jauhnya masing -masing.

 

Dalam ceramahnya Kalemdiklat Polri menyampaikan pendidikan dimasa pandemi Covid 19 jauh lebih berat, hal ini menjadikan tantangan mentalitas bagi SIP Ke-49 yang akan menjadi modal dimasa mendatang, pendidikan tahun ini menjadi moment dari suatu proses management leadership yang tidak bisa dianggap enteng dan pembelajaran nyata bagi  para calon perwira sekalian, sungguh proses pendidikan yang penuh dinamika.

"Jangan membandingkan dengan senior kalian dulu, ini adalah kenangan kalian, yang terpenting adalah pengendalian diri, jadikan tantangan menjadi peluang" ungkap Komjen Pol Arief.

 

Disamping itu Komjen Pol Arief Sulistyanto mengungkapkan bahwa mencapai level Perwira adalah suatu kebanggaan, tapi dibalik itu semua merupakan tanggung jawab yang berat. Pemimpin adalah tauladan bagi anggota  lainnya.

 

Beliau berharap, Serdik SIP 49 bisa menjadi Perwira yang sebenarnya, pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga dan anggotanya nanti.

 

Perwira adalah pemimpin, dan beberapa penekanan Kalemdiklat berkaitan dengan pemimpin yang harus dapat berubah sikap cara tingkah lakunya, tidak boleh sombong.

Pemimpin adalah  tauladan - konsultan - berwibawa;

pemimpin itu sudah selesai dg dirinya sendiri; artinya jadilah diri sendiri dan perlakukan anak buah dengan baik.

Pemimpin itu solutif; tidak membebani; dan mengayomi;

wujudkan dengan tindakan nyata bukan dengan kata- kata; berani berbuat benar dan berani mengambil keputusan;

mengajak ke jalan yg benar;

menyatukan bukan mencerai beraikan, bukan mengadu domba.

 

Para siswa sekalian adalah calon Perwira, jadilah inspektur dua, satu, AKP yang beneran, semua harus berproses, komitmen dari diri sendiri "saya harus menjadi pemimpin yg baik" Tegas Arief.

 

Dalam penjelasan lain Kalemdiklat Polri menyampaikan tantangan yang akan dihadapi sangatlah berat, baik tantangan dari diri sendiri, tantangan di luar seperti lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, dimana kita harus bisa mengambil sikap.

 

Para Perwira harus memiliki sikap diri dalam karir, diantaranya :

Perkuat jati diri perwira, Bangga menjadi diri sendiri, Maju karena kompetensi dan legitimasi, Militan - kreatif - proaktif,

Jangan menghamba pada sesuatu,

Bangun diri - bangun prestasi dan kinerja.

 


Dalam pendidikan pembentukan Perwira, SIP merupakan jumlah ke 2 terbesar setelah Pendidikan Alih Golongan. Sehingga lulusan SIP nantinya akan mendominasi tugas first line supervisor di seluruh Indonesia.

 

Penekanan Kalemdiklat Polri Sebelum Siswa SIP 49 melaksanakan pelantikan lakukan protokol kesehatan dan laksanakan swab test, sehingga dengan kedatangan para siswa sekalian kembali ke Setukpa atau ke SPN tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung seperti PAG di Setukpa dan di SPN.

 

Diakhir arahannya Kalemdiklat Polri menyampaikan pesan bijak "Kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu, Jabatan adalah amanah - tugas dalam jabatan adalah ibadah, kita disumpah, untuk melakukan tugas dengan ikhlas, berjalan dijalan yang lurus dan benar". pungkasnya.

 

  # Taufiq W/Ldpri.


 

SELEKSI DEWAS DAN DIRUT PERUMDA AIR MINUM TRUNOJOYO SAMPANG DIDUGA KUAT TABRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




Sampang,LPKTrankonmasi.com


Seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo (PERUMDA Air Minum) Sampang pasca pemberhentian Ir. Achmad Fauzan, MM., sebagai Dirut PERUMDA Air Minum Sampang pada 29 Juli 2020 terindikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diduga kuat ada tiga masalah yang bertentangan dengan regulasi dalam proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Dirut Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang.

Jum'at (25/09/2020)

Hal itu di ungkapkan oleh Faris Reza Malik Koordinator Lapangan (Korlap) Ormas DPC Projokowi Kabupaten Sampang kepada media ini," Masalah pertama, masuknya Yazid Solihin Plt Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) seleksi Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang.

"Yazid Solihin tidak merepresentasikan perangkat daerah, apalagi unsur independen atau perguruan tinggi, tapi merepresentasikan organ PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang. Hal ini karena yang dimaksud perangkat daerah menurut Pasal 1 ayat (23) UU No. 23 Tahun 2014 adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," Ungkap Faris.

"Memasukkan Yazid Solihin dalam Panitia Seleksi (Pansel) tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 jis Pasal 7 ayat (1 dan 2) dan Pasal 36 ayat ( 1 dan 2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2018.

"Masalah yang ke 2 (kedua), pengangkatan melalui seleksi Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo secara bersamaan waktunya melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 jis Pasal 26 ayat (1 dan 2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Pasal 29 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2018. Menurut regulasi tersebut seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi tidak boleh bersamaan waktunya untuk menghindari kekosongan kepengurusan PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang.

Masalah ke 3 (tiga) , Pemerintah Daerah tidak menginformasikan hasil UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan), seperti hasil psikotes, ujian tertulis, penulisan dan presentasi makalah dan rencana bisnis, dan wawancara, peserta calon Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang pada media massa lokal/nasional atau elektronik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (3) Permendagri No. 37 Tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut, Kami berpendapat bahwa hasil seleksi Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang  diduga sangat diragukan menurut regulasi. Bahkan, sangat rentan hasilnya digugat oleh berbagai pihak ke PTUN Provinsi Jawa Timur,"Jelas Faris Reza Malik Aktivis DPC Projo Sampang.

Hal senada juga di sampaikan Wahyudi Direktur Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD) juga mempertanyakan pemberhentian Dirut PERUMDA Air Minum Sampang 29 Juli 2020. Hal ini menimbulkan spekulasi banyak pihak karena belum genap satu tahun anggaran sejak dia diangkat lagi menjadi dirut kok sudah dinilai kinerjanya.

"Selain itu alasan tidak optimalnya pelayanan PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang harus dbuktikan secara empirik, bukan atas dasar persepsi masyarakat, sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 jis Pasal 54 ayat (2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Pasal 54 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2018," Ujar Wahyudi.


Sedangkan Yazid Solihin Plt.Dirut PERUMDA Air Minum Kabupaten Sampang saat di wawancarai via selulernya menyampaikan ," Iya mas benar saya jadi anggota panitia seleksi (Pansel) dan terkait hasil tes wawancara dan tes tulis itu kewenangannya tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan hasilnya sudah di sampaikan ke Pimpinan Daerah dan kenapa seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang itu bersamaan karena kebetulan tim panitia seleksi (Pansel) Dewan Pengawas (Dewas) sudah terbentuk dan Dirut PERUMDA Air Minum dicopot sehingga untuk mengirit anggaran di seleksi bersama ," Pungkasnya.


(Naf/Lex)

PANEN RAYA BUDI DAYA IKAN LELE DALAM RANGKA PROGRAM PADAT KARYA POLDA JATENG PEDULI BURUH TERDAMPAK COVID 19


melaporkan kegiatan Panen raya budi daya ikan lele dalam rangka program padat karya Polda Jateng peduli buruh terdampak covid 19 oleh Wakil Direktur Intelkam Polda Jateng di Ds.Gedangan Kec.Welahan Kab. Jepara, adapun laporan lengkap sbb:

A. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 10.00 s/d 11.00 Wib di Ds.Gedangan Rt.1/1 Kec.Welahan Kab.Jepara (selaku kordinator Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC-SPN Kab.Jepara) telah berlangsung kegiatan Panen raya budi daya ikan lele dalam rangka program padat karya Polda Jateng peduli buruh terdampak covid 19 oleh Wakil Direktur Intelkam Polda Jateng di Ds.Gedangan Kec.Welahan Kab. Jepara.

B. Hadir dalam kegiatan tersebut sbb:

1. Wakil Direktur Intelkam Polda Jateng AKBP Priyanto Priyo Hutomo, SIK, MH
2. Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH
3. Pengurus DPD SPN Jateng Sdr. H Sutarjo
4. Ketua DPC SPN Kab.Jepara Sdr.Maksuri
5. Dinas perikanan dan kelautan Kab.Jepara (diwakili Ibu Nor Hidayani)
6. Muspika Kec.Welahan
7. Petinggi beserta perangkat desa
8. Perwakilan buruh dari SPN Jepara sekitar 30 orang.
9. Perwakilan media.

C. Susunan acara kegiatan sbb:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Ucapan Selamat Datang Ketua Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah Sdr. Sutarjo


a. Dalam program Kapolda Jateng dalam bentuk padat karya yang diberikan kepada buruh di Jawa Tengah yang terkena dampak Covid-19 dalam bentuk pemberian bibit lele.
b. Pada tanggal 6 Juli 2020 di Kab. Semarang Kapolda Jateng telah memberikan bantuan bibit lele kepada buruh yang terdampak Covid-19 yang diberikan di 5 Kabupaten di Jawa Tengah.
c. Dengan bimbingan dari Polda Jateng dalam mengembangkan bibit lele dari kaum buruh di Jepara telah berhasil membesarkan lele tersebut hingga sampai saat ini siap untuk dipanen.
d. Ucapan terimakasih kepada bapak Wadir Intelkam Polda Jateng yang berkenan hadir sebagai motivasi buruh dalam membudidayakan bibit lele hingga berhasil.
e. Kedepan kerjama seperti ini perlu ditingkatkan demi menjaga silaturahmi antara buruh dengan pihak kepolisian.

4. Wadir Intelkam Polda Jateng

a. Kegiatan panen lele ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan awal pada tebar bibit lele di Ungaran dan kali ini dilaksanakan panen lele di wilayah Kab. Jepara.
b. Permintaan maaf dari Kapolda Jateng tidak bisa hadir karena menghadiri kegiatan di luar kota dalam rangka persiapan Pilkada.
c. Kerjasama yang dilakukan antara Polda Jateng dengan buruh akan ditingkatkan dalam menjaga silaturahmi dan meningkatkan perekonomian buruh.
d. Dalam kegiatan ini berjalan luar biasa karena keberhasilan panen lele merupakan usaha keras dari buruh hingga membuahkan hasil, serta terus meningkatkan kegiatan serupa dalam kesempatan yang ada.

5. Doa oleh H. Jamari
6. Panen raya lele oleh Wadir Intelkam Polda Jateng didampingi tamu undangan.
7. Peninjauan usaha mikro pembuatan roti dari buruh DPC SPN Jepara

D. Selama berlangsung kegiatan berjalan aman lancar dan tertib

(J Tim)

Jaringan Irigasi Tlandung Di Sambut Baik Oleh Wakil Komisi III Hamiduddin



Sampang,LPKTrankonmasi.com

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang melaksanakan proyek rehabilitasi jaringan irigasi sumber Tlandung, Kecamatan Banyuates dengan pagu anggaran Rp 914.000.000. Berdasarkan data di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proyek ini dimenangkan CV Kencana Bahari alamat jalan Pemuda Baru No.28 kecamatan Sampang dengan harga terkoreksi Rp 900.788.552.

Kamis (24/09/2020)

Proyek yang berlokasi di Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang itu sudah berjalan. Rekanan sudah membongkar jaringan irigasi yang rusak dan membangun pondasi baru.

Kepala Dinas PUPR Sampang Ach. Hafi mengatakan, proyek rehabilitasi jaringan irigasi sumber Telandung sudah berjalan. Namun untuk saat ini memang tidak ada pengerjaan. Pihaknya masih menunggu bahan material U-ditch yang dipesan dari pabrik.

“Proyek ini menggunakan U-ditch pabrikan. Setelah kami hubungi pihak pastikan berjanji dalam minggu ini akan di distribusikan materialnya. Jadi sementara ini kami masih menunggu jika nanti sudah datang barangnya, pengerjaan pasti akan dilanjutkan,” jelas Hafi Mantan Camat Banyuates Tersebut.

Sementara itu, Wakil Komisi III DPRD Sampang A. Hamiduddin saat di wawancarai awak media Trankonmasi.com melalui telefon selulernya sangat menyambut proyek rehabilitasi jaringan irigasi sumber Tlandung. Program rehab bertujuan mengoptimalkan saluran irigasi agar air dari sumber Tlandung bisa mengalir dengan lancar.


"Politikus Gerindra Hamiduddin yang juga Ketua PAC Gerindra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang meminta agar pengerjaan proyek infrastruktur pengairan tersebut berjalan baik dan meminta pihak CV.Kencana Bahari segera mendatangkan alat beratnya agar proyek ini segera berjalan dengan lancar yang pastinya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ,"

“Selama ini aliran air dari sumber Telandung dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian dan dialirkan ke persawahan dan semoga kedepan dengan adanya rehabilitasi jaringan irigasi ini kedepan lebih bermanfaat khususnya kepada Warga Desa Asem Jaran  ,” Tegas pria yang akrab disapa Midud.

(Ries)

Kapolda Jateng Luncurkan Tiga Inovasi Pelayanan Publik dan Kukuhkan Tim Tindak Disiplin Covid-19 Polres Purbalingga


 

Purbalingga, Lpk Trankonmasi.com

 

Kapolda Jateng Irjen Polisi Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. meluncurkan tiga inovasi pelayanan publik di Polres Purbalingga, Kamis (24/9/2020). Hal itu dilakukan saat Kapolda Jateng melaksanakan kunjungan kerja di Polres Purbalingga.

 

Inovasi yang diluncurkan Kapolda Jateng yakni Randu Mas Braling yaitu Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat PurbaIingga Keliling. Kemudian inovasi Suket Cakep Braling yaitu Pelayanan SKCK Keliling Purbalingga dan Inovasi IDEPS yaitu Informasi Dini Eling Pajak dan SIM.

 

Selain itu, Kapolda Jateng juga mengukuhkan Tim Tindak Disiplin Covid-19 Polres Purbalingga. Kapolda juga meninjau kegiatan dapur umum TNI-Polri di Polres Purbalingga. Kapolda kemudian menyerahkan secara simbolis makanan hasil dapur umum kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Satpol-PP untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

 

Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa hari ini kita laksanakan tiga kegiatan di Polres Purbalingga. Yang pertama kita launching tiga inovasi pelayanan publik dari Polres Purbalingga berupa pelayanan Lalu Lintas, Intelkam dan SPKT.

 

"Launching ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan smart city atau kota yang cerdas untuk Purbalingga. Jajaran kepolisian membuat aplikasi inovasi untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

 

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan dapur umum Polres Purbalingga untuk masyarakat terdampak Covid-19. Kegiatan dilaksanakan bersama dengan rekan-rekan kita dari TNI. Makanan hasil dapur umum akan dibagikan kepada saudara kita yang terdampak Covid-19 seperti korban PHK dan sebagainya.

 

"Dengan adanya dapur umum ini diharapkan mampu meringankan masyarakat kita yang terdampak Covid-19," ucapnya.


 

Dijelaskan bahwa kegiatan yang ketiga berupa implikasi dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dalam rangka penegakan hukum penertiban protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  Telah dibentuk satgas yustisi untuk melaksanakan operasi yustisi kepada masyarakat yang melanggar peraturan bupati tentang protokol kesehatan.

 

"Telah dibentuk petugas dan mobil yang disiapkan untuk melaksanakan operasi yustisi menertibkan masyarakat dalam penggunaan masker, kerumunan massa dan lain sebagainya. Dengan harapan dapat memutuskan rantai penyebaran Covid-19," ucapnya.

 

(J Tim)