KaDisnakertrans Jateng : Banyak Pekerja Migran Bekerja Ke Luar Negeri Lewat " Jalan Tikus "

Dari kiri: Kepala BP2MI Jateng ,AB Rachman, KaDisnakertrans Jateng,Sakina Rosellia, Anggota Komisi E DPRD Jateng,Hendro Dwi Cahyono.


 

Semarang,LPK Trankonmasi.com

 

Negara wajib menyediakannya lapangan kerja bagi rakyatnya sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27 (2) bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai kemanusiaan. Namun pada kenyataan, ketersediaan lapangan kerja  di negeri ini tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Imbasya, anak bangsa lebih memilih bekerja di mancanegara sebagai pekerja migran.

 

Sebagai Negara berdaulat, Indonesia wajib melindungi warganegaranya termasuk pekerja migran sejak dari sebelum keberangkatan sampai dengan kepulangannya di tanah air. Pekerja migran sebagai salah satu penyumbang devisa negara berhak mendapatkan perhatian sekaligus penghargaan dari semua stake holder sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

Pekerja migran sebagai salah satu pahlawan devisa berhak atas perhatian, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Kab/Kota), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dan masyarakat. Semua harus saling dukung agar pekerja migran mendapatkan penghargaan yang layak dan bermartabat.

 

Anggota Komisi E DPRD Prov. Jateng, Endro Dwi Cahyono menjelaskan bahwa situasi pandemi berpengaruh pada pekerja kita didalam negeri dimana sejak.maret 2020 dengan munculnya wabah corona.

 

Pemerhati sosial,  Pujo Rahayu Risan ( pegang mic)

" Data BPS bulan februari 2020 pengangguran di jateng mencapai 800 ribuan, iti sudah naik sekitar 78 ribu diwaktu yang sama ditahun 2019. di bulan februari belum terdampak serius, belum adanya pandemi," jelasnya.

 

Menurut info yang disampaikan Bappenas kemaren akhir juli 2020 sekitar 3,7 juta pengangguran baru ini dampak pandemi. Menurut Kementerian tenaga kerja total sampai 10 juta pengangguran ,ini tidak ringan dan respon dari Pemprov Jateng melalui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah sangat baik, sudah melalui berbagai jurus yang dilakukannya," ujar Hendro.

 

Diantaranya dengan mengadakan proyek proyek padat karya, infra struktur si pedesaan yang mensorong munculnya kewirausahaan, baik.melalui dinas perindustrian maupun UMKM dan kita inginnya hasil yang signifikan.

 

" Bagaiman kita mengurangi pengangguran yang naik signidikan ini ? diantatanya paling kerja ke luar negeri, karena peluangnya masih sangat luas," ucapnya.

 

Ini tidak bisa kita ingkari karena pandemi ini global tidak hanya Indonesia saja tapi dihadapi hampir seluruh dunia.

 

Namun dampak dari Pekerja Migran Indonesia ( PMI) ini yang berdampak disektor industri, terutama Malaysia karena jumlah PMI kita disana selama ini  ada 9 jutaan pekerja  migran secara nasional. Padahal tahun 2017 devisa dilaporkan sekitar 110 Triliun," tutup Hendra. saat menjadi nara sumber dalam prime topic Dialog bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema " Menakar Peluang Bekerja diManca Negara " yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM diruang Petra room, Hotel Noormans,jalan Teuku Umar no 27 ,Kota Semarang, jumat ( 23/10/2020).

 

Sementara KaDisnakertrans Prov. Jateng, Sakina Rosellia menjelaskan tenaga kerja jawa  tengah ada dua sektor, yang pertama migran dan kedua domestik.

 

Pekerja migran per juli 2020 dari jateng berkisar 65 ribu, 20 ribu ada di Taiwan, 29 ribu ada di Hongkong,sehingga bisa ditunjukkan 30 persen ada di Taiwan dan Hongkong, lainnya ada di jepang, Uni Emirat Arab, singapura, malaysia juga eropa



Data kami menunjukkan yang pulang ada 1900 ini data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Jakarta yang pulang karena pandemi," ucap Sakina.

 

" Ada yang ABK Kapal Pesiar,banyak pekerja dari jateng yang bekerja di ABK Kapal Pesiar, karena pandemi tutup tidak berlayar mereka pada pulang. Ketika pekerja migran bermasalah ini yang bertanggung jawab salah satunya Pemda, Pak Ganjar Pranowo sangat pro aktif dalam memperhatikan pekerja migran," ujar Sakina.

 

Kami dalam melindunginya salah satu dengan memulangkan pekerja migran, yang paling banyak dari Malaysia. Kami berusaha melindungi pekerja migran, kalau dokumenya tidak komplit pakainya un prosedural sebaiknya jangan resiko sangat tinggi.

 

Yang tidak terdata ketika akan pulang paling banyak biasanya melalui jalan tikus, terutama melalui Kalbar pulang menggunakan kapal laut," tandasnya.

 

Pada kesempatan sama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)Jateng, AB. Rachman mengungkapkan bahwa jumlah pengaduan pekerja migran pertahun 250-360 atau 70 -80 persen uni secara un prosedural yang kita lacak. Hal ini disebabkan karena problem banyak.

 

Orang yang berangkat secara un prosedural kemungkinan besar akan mengalami masalah, misal sakit,gaji tidak terbayar, hilang bahkan sampai asa yang menjual diri. Tapi kalau berangkatnya secara prosedural relatif sederhana," terangnya.

 

Rachman mengungkapkan, masalah besar ada dipersiapan secara teknis disini utamanya permasalahan ada pada bahasa," tutup Rachman.

 

  # Taufiq W.

 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »