Kuasa Hukum Kecewa Terhadap Putusan Majelis Hakim Terhadap Kleinnya, Banyak Bukti-Bukti Di Persidangan Tidak Dipertimbangkan

 

Kuasa Hukum. H. Agus Sofyan Kecewa Terhadap Putusan Majelis Hakim Terhadap Kleinnya

Kabupaten Bekasi.lpk.Trankonmasi.com


Sidang Terbuka  Umum yang digelar Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor Perkara. 135/ Pid. B/2020/PN Cikarang atas nama Agus Sofyan dengan agenda pembacaan putusan kasus pemalsuan dokumen surat tanah.Kamis ( 01/04/2021 ).

 

Di ruang sidang Ketua Majelis hakim, Nafis, setelah membacakan pertimbangan serta pembacaan keterangan para saksi, para ahli dan bukti - bukti terdakwa dalam hal  melakukan tindakan pemalsuan surat tanah itu dijerat Pasal 264 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

Selanjutnya, majelis hakim memutuskan  terdakwa di pidana kurungan satu tahun enam bulan denda lima ribu rupiah.

 

Kuasa hukum terdakwa, Masri Ahmad Harahap, menyatakan, mengenai hasil sidang putusan terhadap klien kecewa terhadap majelis hakim.

 

"Banyak bukti-bukti di dalam persidang tidak dipertimbangkan, bahkan saksi-saksi kami untuk meringankan dicatat  majelis tidak ada saksi meringankan.padahal sangat jelas oleh kami di ajukan 2 orang saksi untuk meringankan," Kecewa, Masri Ahmad Harahap Kepada saat diminta tangggapan selesai sidang putusan.

 

Menurutnya, hal itu ada dugaan penggelapan saksi yang telah di ajukan oleh timnya.Dia merasa heran pengajuan saksi-saksi seharusnya untuk semua terdakwa.

 

"Mengapa saksi meringankan hanya untuk haji dagul dan kawan-kawan,  padahal  untuk semua.itu jelas kita punya bukti rekaman, makanya tadi kami protes, majelis hakim sempat kebingungan atas pertanggung jawabannya," sesal, Masri Ahmad Harahap.

 

Yang kedua, ia Berkata ada fakta yang di kutip dari hakim mengenai dakwaan  jaksa serta tuntutan yang di kutip oleh majelis hakim sebagai fakta.

 

"Padahal  itu  tidak pernah muncul di fakta persidangan," ceritanya.

 

Selanjutnya, menurut dia keterangan majelis hakim mengenai uang yang diterima oleh terdakwa Agus Sopyan, barif, Amran lebih banyak itu juga belum terungkap dalam persidangan.

 

"Justru itu sebaliknya, saksi-saksi mengatakan uang itu dipergunakan haji dagul untuk membayar hutang kepada Jhonny Chandra, sutaher Sutisna, calo-calo baru sisanya di pegang haji dagul," ungkapnya.

 

Masri Ahmad Harahap, menegaskan hal itu tidak ada satu fakta pun yang pernyataan saksi bahwa uang itu diterima oleh Agus Sopyan, barif, Amran.

 

Ia sangat menyesalkan majelis hakim mengutip semua tutuntan jaksa penuntut umum yang seharusnya berpedoman pada bukti yang terungkap di persidangan.

 

menurutnya, masih banyak kejanggalan atas putusan majelis hakim, oleh sebab itu timnya akan segera ajukan memori banding.

 

"Meskipun 7 hari  dalam mengajukan banding dari hasil putusan, kami sebelum 7 hari akan ajukan ke pengadilan tinggi, nanti kita lihat mana yang benar di sana," ujanya.

 

Ia menambahkan, timnya akan mempertimbangkan untuk melaporkan kepada badan pengawas mahkamah agung  soal kode etik yang di lakukan oleh majelis hakim dugaan menghilangan bukti saksi yang di ajukan.

 

"Meskipun secara dini kami belum menyimpulkan dugaan itu, tapi saya  melihat 2 saksi yang kami ajukan itu sangat signifikan dan  berpengaruh terhadap putusan. namun nyatanya juga tidak, ini namanya penggelapan bukti," paparnya.

 

Ia berkata, pernyataan majelis hakim mengenai hal itu atas kuasa hukum terdakwa tidak benar karena timnya mempunyai bukti rekaman dipersidangan,"tutupnya.

 

 

( Rhagil ASN)


Kabupaten Bekasi.lpk.Trankonmasi.com

Sidang Terbuka  Umum yang digelar Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor Perkara. 135/ Pid. B/2020/PN Cikarang atas nama Agus Sofyan dengan agenda pembacaan putusan kasus pemalsuan dokumen surat tanah.Kamis ( 01/04/2021 ).

 

Di ruang sidang Ketua Majelis hakim, Nafis, setelah membacakan pertimbangan serta pembacaan keterangan para saksi, para ahli dan bukti - bukti terdakwa dalam hal  melakukan tindakan pemalsuan surat tanah itu dijerat Pasal 264 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

Selanjutnya, majelis hakim memutuskan  terdakwa di pidana kurungan satu tahun enam bulan denda lima ribu rupiah.

 

Kuasa hukum terdakwa, Masri Ahmad Harahap, menyatakan, mengenai hasil sidang putusan terhadap klien kecewa terhadap majelis hakim.

 

"Banyak bukti-bukti di dalam persidang tidak dipertimbangkan, bahkan saksi-saksi kami untuk meringankan dicatat  majelis tidak ada saksi meringankan.padahal sangat jelas oleh kami di ajukan 2 orang saksi untuk meringankan," Kecewa, Masri Ahmad Harahap Kepada saat diminta tangggapan selesai sidang putusan.

 

Menurutnya, hal itu ada dugaan penggelapan saksi yang telah di ajukan oleh timnya.Dia merasa heran pengajuan saksi-saksi seharusnya untuk semua terdakwa.

 

"Mengapa saksi meringankan hanya untuk haji dagul dan kawan-kawan,  padahal  untuk semua.itu jelas kita punya bukti rekaman, makanya tadi kami protes, majelis hakim sempat kebingungan atas pertanggung jawabannya," sesal, Masri Ahmad Harahap.

 

Yang kedua, ia Berkata ada fakta yang di kutip dari hakim mengenai dakwaan  jaksa serta tuntutan yang di kutip oleh majelis hakim sebagai fakta.

 

"Padahal  itu  tidak pernah muncul di fakta persidangan," ceritanya.

 

Selanjutnya, menurut dia keterangan majelis hakim mengenai uang yang diterima oleh terdakwa Agus Sopyan, barif, Amran lebih banyak itu juga belum terungkap dalam persidangan.

 

"Justru itu sebaliknya, saksi-saksi mengatakan uang itu dipergunakan haji dagul untuk membayar hutang kepada Jhonny Chandra, sutaher Sutisna, calo-calo baru sisanya di pegang haji dagul," ungkapnya.

 

Masri Ahmad Harahap, menegaskan hal itu tidak ada satu fakta pun yang pernyataan saksi bahwa uang itu diterima oleh Agus Sopyan, barif, Amran.

 

Ia sangat menyesalkan majelis hakim mengutip semua tutuntan jaksa penuntut umum yang seharusnya berpedoman pada bukti yang terungkap di persidangan.

 

menurutnya, masih banyak kejanggalan atas putusan majelis hakim, oleh sebab itu timnya akan segera ajukan memori banding.

 

"Meskipun 7 hari  dalam mengajukan banding dari hasil putusan, kami sebelum 7 hari akan ajukan ke pengadilan tinggi, nanti kita lihat mana yang benar di sana," ujanya.

 

Ia menambahkan, timnya akan mempertimbangkan untuk melaporkan kepada badan pengawas mahkamah agung  soal kode etik yang di lakukan oleh majelis hakim dugaan menghilangan bukti saksi yang di ajukan.

 

"Meskipun secara dini kami belum menyimpulkan dugaan itu, tapi saya  melihat 2 saksi yang kami ajukan itu sangat signifikan dan  berpengaruh terhadap putusan. namun nyatanya juga tidak, ini namanya penggelapan bukti," paparnya.

 

Ia berkata, pernyataan majelis hakim mengenai hal itu atas kuasa hukum terdakwa tidak benar karena timnya mempunyai bukti rekaman dipersidangan,"tutupnya.

 

 

( Rhagil ASN)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »