Showing posts with label HUKUM. Show all posts
Showing posts with label HUKUM. Show all posts

Temanggung : Dugaan Pemotongan BLT Sejak Awal Bergulir di Desa Gesing ?

 

Foto ; Sumarmo, Kepala Desa Gesing

Temanggung,Trankonmasi.com 

(10-01-23) 


Disinyalir Oknum Kadus di dusun Gesing, desa Gesing, Kecamatan Kandangan, kabupaten Temanggung lakukan pemotongan dana BLT. (07/01/2022).


Informasi tersebut ditindaklanjuti awak media trankonmasi sesuai dengan tugas 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi) serta melakukan riset, investigasi, analisis, prediksi, serta menggunakan alat tehnologi informasi guna kepentingan publik.


Dengan klarifikasi  beberapa nara sumber (penerima manfaat bantuan BLT) agar pemberitaan berimbang, konstruktif dan edukatif.


Bahwa dugaan pemotongan dilakukan sejak awal/ pertama menerima sampai akhir tahun 2022  hingga sudah berjalan 1 tahun. Diduga pemotongan dilakukan dengan menunjuk oknum masyarakat untuk menjadi panitia, dengan mengumpulkan potongan bantuan berdalih untuk pemerataan yang kemudian dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan bantuan.


Saat Kades Gesing Sumarmo ditemui awak media trankonmasi bersama Salimin selaku Kadus Gesing guna klarifikasi, Kades Gesing membenarkan adanya potongan dana BLT.


“Ya, memang benar telah ada pemotongan dana BLT dan dilakukan sejak awal turunnya bantuan hingga akhir tahun 2022,” ucap Kades Gesing.


Dan Sumarmo juga mengakui bahwa beliau membiarkan peristiwa dugaan pemotongan dana BLT tersebut.


“Pemotongan tersebut tidak langsung diminta oleh Kadus Gesing tapi melalui pengepul perwakilan masyarakat  yaitu sdr Sutriana,”terangnya.


“Dan untuk penarikan pemotongan berjalan dari awal bahkan di semua desa Gesing yang total ada 9 dusun semuanya melakukan hal yang sama, “ ungkapnya.


“Walaupun saya tidak diberitahu dan tidak pernah ada informasi dari Kadus, yang penting tidak pernah terjadi masalah dan nyaman aman di masyarakat,”pungkasnya.


Pada kenyataannya fenomena yang terjadi terkait dana bantuan banyak menuai polemic. Pasalnya menimbulkan kerawanan yang memicu terjadinya pelanggaran. Apapun alasannya tidak dapat dibenarkan manakala terjadi pemotongan .


(yusup)

Ketua Umum Wakomindo : Plt Dewan Pers Harus Minta Maaf


Surabaya - Trankonmasi.com

Ketua Umum Wakomindo (Wartawan Kompetensi Indonesia) Dedik Sugianto mendesak Plt Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mencabut perkataannya, dan harus meminta maaf ke LSP Pers Indonesia dan seluruh wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan BNSP melalui LSP Pers Indonesia.

Desakan minta maaf itu didasari oleh perkataan ketua Dewan Pers di muat di media online beberapa hari lalu terkait tidak melegalkan dan dianggap salah pelaksanaan SKW LSP Pers Indonesia.


"Bahasa tidak melegalkan bisa disamakan dengan ilegal. Ilegal artinya tidak sesuai dengan peraturan dan Undang undang yang berlaku. Perkataan Agung itu tidak berdasar sama sekali. LSP Pers Indonesia di dirikan sesuai dengan peraturan dan Undang undang di negara ini," ujar Dedik. Sabtu (07/01/2023) dikantornya jalan Kedung Anyar 7/50 Surabaya.

"Dia harus minta maaf dan menarik ucapannya, kalau itu tidak dilakukan, LSP Pers Indonesia semestinya membuat somasi, jika ga digubris, ambil langkah hukum pidana, dugaan menyebarkan informasi yang sesat, dan mencemarkan nama baik," terang Dedik.

"Imbas dari perkataan Agung, akan terasa dilapangan terhadap wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. Sertifikat itu dianggap tidak sah, karena pelaksanaan SKW dianggap ilegal oleh Plt Ketua Dewan Pers," ujar Dedik.

"Agung itu hanya Plt, menggantikan Ketua Dewan Pers yang wafat beberapa waktu lalu. Semestinya dia berkata, dia bertindak mendinginkan semua pihak, dan menyatukan insan pers di Indonesia, bukan malah membuat panas situasi pers di Indonesia," ujar Dedik.



Terkait informasi yang menyatakan dalam putusan MK dalam uji materi UU Pers yang diajukan oleh Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I dan Hans Kawengian selaku Pemohon II serta Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III, bahwa Dewan Pers satu satunya lembaga yang berwenang melakukan uji kompetensi dibidang Pers, Dedik mengatakan informasi itu kurang tepat, dan harus diluruskan.

"Dalam putusan MK terkait UKW, pada intinya perbuatan Dewan Pers menerbitkan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melawan hukum. Jadi menurut saya, LSP Pers Indonesia juga berhak membuat standar kompetensi dan menggelar uji kompetensi, sesuai dengan lisensi yang diperolehnya dari BNSP," terang Dedik, yang pada saat uji materi UU Pers di MK dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon.

Terkait perkataan Agung bahwa para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan di tolak dalam beberapa kegiatan, sehingga mereka menjadi korban atas pelaksanaan SKW karena tidak mengikuti SKW di lembaga uji dalam naungan Dewan Pers, Dedik mengatakan bahwa  para wartawan itu adalah korban dari manipulasi suatu kebenaran.

"Sertifikat Kompetensi Wartawan berlogo lambang Negara Burung Garuda. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Sertifikat itu yang mengeluarkan adalah negara," terang Dedik.

Ketua Wakomindo diakhir kata mengatakan akan melakukan upaya hukum terhadap siapapun, ataupun pihak manapun yang menolak dan menyuarakan tidak sah sertifikat kompetensi wartawan dari BNSP.

"Wakomindo mempunyai anggota 100 persen wartawan bersertifikat kompetensi dari BNSP. Dan dalam kesempatan ini saya melakukan Peringatan keras kepada siapapun yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi yang di miliki anggota Wakomindo," tegas Dedik yang juga sebagai Asesor berlisensi BNSP di bidang Pers.

"Dengan logo Burung Garuda lambang Negara Indonesia di dalam Sertifikat Kompetensi Wartawan, sudah jelas negara mengakui kompetensi pemegang sertifikat, semestinya semua pihak paham hal itu. Wakomindo akan bertindak tegas dengan mengambil jalur hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi wartawan yang dimiliki anggotanya," pungkas Dedik. 

Perlu diketahui, Wakomindo mempunyai badan hukum perkumpulan yang didirikan di Surabaya oleh asesor dan para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. 



Pengurus dan anggota dari Wakomindo adalah wartawan berbagai organisasi pers yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan BNSP.

Sesuai dengan rapat kerja yang digelar pada 22 Desember 2022 di Surabaya, Wakomindo akan mengirimkan surat kepada lembaga negara, pemerintah dan lembaga lainnya akan keberadaan perkumpulan wartawan yang mendukung program pemerintah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Profesi.

Dukungan Wakomindo terhadap Program pemerintah meningkatkan SDM melalui profesi dengan bukti bahwa pengurus dan anggota Wakomindo seluruhnya adalah wartawan bersertifikat kompetensi wartawan yang berlogo lambang Negara Burung Garuda, dan kedepannya akan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para wartawan agar siap mengikuti sertifikasi kompetensi wartawan yang digelar LSP Pers Indonesia. (Redaksi)

Plt Dewan Pers Dianggap Lecehkan BNSP Yang Keluarkan Sertifikat Berlogo Burung Garuda


SURABAYA TRANKONMASI.COM - Ketua Umum Wakomindo (Wartawan Kompetensi Indonesia) Dedik Sugianto mendesak Plt Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mencabut perkataannya, dan harus meminta maaf ke LSP Pers Indonesia dan seluruh wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan BNSP melalui LSP Pers Indonesia.

Desakan minta maaf itu didasari oleh perkataan ketua Dewan Pers di muat di media online beberapa hari lalu terkait tidak melegalkan dan dianggap salah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)  LSP Pers Indonesia.

"Bahasa tidak melegalkan bisa disamakan dengan ilegal. Ilegal artinya tidak sesuai dengan peraturan dan Undang undang yang berlaku. Perkataan Agung itu tidak berdasar sama sekali. LSP Pers Indonesia di dirikan sesuai dengan peraturan dan Undang undang di negara ini," ujar Dedik. Sabtu (7/1/2023) dikantornya jalan Kedung Anyar 7/50 Surabaya.

"Dia harus minta maaf dan menarik ucapannya, kalau itu tidak dilakukan, LSP Pers Indonesia semestinya membuat somasi, jika ga digubris, ambil langkah hukum pidana, dugaan menyebarkan informasi yang sesat, dan mencemarkan nama baik," terang Dedik.

"Imbas dari perkataan Agung, akan terasa dilapangan terhadap wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. Sertifikat itu dianggap tidak sah, karena pelaksanaan SKW dianggap ilegal oleh Plt Ketua Dewan Pers, " Ini termasuk pelecehan terhadap Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terutama bagi wartawan yang sudah dinyatakan Kompetensi melalui LPS Pers Indonesia yang sertifikatnya berlisensi BNSP ," tegas Dedik.

"Agung itu hanya Plt, menggantikan Ketua Dewan Pers yang wafat beberapa waktu lalu. Semestinya dia berkata, dia bertindak mendinginkan semua pihak, dan menyatukan insan pers di Indonesia,  bukan malah membuat panas situasi pers di Indonesia," ujar Dedik.

Terkait informasi yang menyatakan dalam putusan MK dalam uji materi UU Pers, bahwa Dewan Pers satu satunya lembaga yang berwenang melakukan uji kompetensi dibidang Pers, Dedik mengatakan informasi itu kurang tepat, dan harus diluruskan.

"Dalam putusan MK terkait UKW, pada intinya perbuatan Dewan Pers menerbitkan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melawan hukum. Jadi menurut saya, LSP Pers Indonesia juga berhak membuat standar kompetensi dan menggelar uji kompetensi, sesuai dengan lisensi yang diperolehnya dari BNSP," terang Dedik, yang pada saat uji materi UU Pers di MK dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon.

Terkait perkataan Agung bahwa para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan di tolak dalam beberapa kegiatan, sehingga mereka menjadi korban atas pelaksanaan UKW karena tidak mengikuti UKW di lembaga uji dalam naungan Dewan Pers, Dedik mengatakan bahwa  para wartawan itu adalah korban dari manipulasi suatu kebenaran.

"Sertifikat Kompetensi Wartawan berlogo lambang Negara Burung Garuda. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Sertifikat itu yang mengeluarkan adalah negara," terang Dedik.

Ketua Wakomindo diakhir kata mengatakan akan melakukan upaya hukum terhadap siapapun, ataupun pihak manapun yang menolak dan menyuarakan tidak sah sertifikat kompetensi wartawan dari BNSP.

"Wakomindo mempunyai anggota 100 persen wartawan bersertifikat kompetensi dari BNSP. Dan dalam kesempatan ini saya melakukan Peringatan keras kepada siapapun yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi yang di miliki anggota Wakomindo," tegas Dedik yang juga sebagai Asesor berlisensi BNSP di bidang Pers.

"Dengan logo Burung Garuda lambang Negara Indonesia di dalam Sertifikat Kompetensi Wartawan, sudah jelas negara mengakui kompetensi pemegang sertifikat,  semestinya semua pihak paham hal itu. Wakomindo akan bertindak tegas dengan mengambil jalur hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi wartawan yang dimiliki anggotanya," pungkas Dedik. 

Perlu diketahui, Wakomindo mempunyai badan hukum perkumpulan yang didirikan di Surabaya oleh asesor dan para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. 

Pengurus dan anggota dari Wakomindo adalah wartawan berbagai organisasi pers yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan BNSP.

Sesuai dengan rapat kerja yang digelar pada 22 Desember 2022 di Surabaya, Wakomindo akan mengirimkan surat kepada lembaga negara, pemerintah dan lembaga lainnya akan keberadaan perkumpulan wartawan yang mendukung program pemerintah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Profesi.

Dukungan Wakomindo terhadap Program pemerintah meningkatkan SDM melalui profesi dengan bukti bahwa pengurus dan anggota Wakomindo seluruhnya adalah wartawan bersertifikat kompetensi wartawan yang berlogo lambang Negara Burung Garuda, dan kedepannya akan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para wartawan agar siap mengikuti sertifikasi kompetensi wartawan yang digelar LSP Pers Indonesia. 

     & Redaksi

Sidang Lanjutan Kasus Mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta Timbulkan Ketakutan Jaksa Penuntut Umum

Lpktrankonmasi.com - Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Ruang Prof. Dr. H.M. Hatta Ali S.H.,  M.H. dimulai sejak Pukul 10.00 WIB yang kemudian diperpanjang sampai malam hari sekira Pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, Jumat, (2/12/22).



www.lpktrankonmasi.com


Sidang yang dilaksanakan menjelang Penyampaian Tuntutan malah berimbas pada sisi ketakutan Jaksa Penuntut Umum.

Sidang yang dilakukan secara terbuka diikuti oleh masyarakat umum dan juga insan wartawan yang sejak awal mengikuti kasus dimaksud.

Pada beberapa sesi pertanyaan Jaksa kepada Saksi Ahli yang di hadirkan Doktor  dari Tenaga Ahli Pertanahan BPKAD Pemprov DKI Jakarta), terkesan berputar-putar dan tidak mengerucut pada substansi masalah.

Sementara Kuasa Hukum Kakanwil Apin Nasution dan kawan-kawan dari SAS Lawfirm secara kompak mempertegas bahwa klien mereka adalah memang tidak keliru.

Semua pembatalan yang dilakukan oleh Mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta itu secara umum dan substansi sudah memenuhi aspek materiil dan akademis dalam landasan dasar membatalkan sertifikat tanah.

www.lpktrankonmasi.com

Hal ini, terkuak saat Hakim mengijinkan Kuasa Hukum menunjukkan Bukti Peta Desa dan Peta Rincian yang jelas  bahwa Alas Hak SHGB PT. Salve tertulis Persil 11, 22 dan 23. 

Sedangkan atas persetujuan dari Kuasa Hukum Abdul Halim, Romo Haji Sentot Panca Wardhana, S.H., M.H. Para Kuasa Hukum dari Kakanwil kemudian diberikan ijin menunjukkan di hadapan Hakim, bahwa Bukti Alas Hak dari Abdul Halim berada pada Persil No. 7  yang kemudian jelas-jelas SHGB PT. SAlve terletak di blok tanah yang berbeda dengan blok tanah milik Abdul Halim.

www.lpktrankonmasi.com

Dalam hal ini, jelas publik mengetahui bahwa Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta sudah sangat berpihak pada kepentingan Rakyat atau Wong Cilik, karena aspeknya jelas memenuhi hal yang jelas-jelas sesuai aturan pertanahan yang berlaku.

Atas hal berbagai pembahasan hukum yang terjadi dalam persidangan Jumat, 2/12/22 yang kemudian diperpanjang sampai malam hari ini, jelas menunjukkan bahwa Jaksa mengalami ketakutan atas materi tuntutan yang tengah diajukan dalam fakta persidangan.

Semua material hukum sebagai pembanding senantiasa tidak terjadi dalam setiap sesi sidang yang terjadi.

Publik menilai, bahwa Majelis Hakim sudah selayaknya memutuskan untuk bebas murni kepada Kakanwil BPN DKI Jakarta, karena substansi pembuktian hukumnya tidak terpenuhi.


 Reporter: Johan Sopaheluwakan
 Editor   : Hda TR 

Respon Cepat Laporan Warga, Patroli Polsek Taman Bubarkan Aksi Balap Liar

 


Pemalang - Trankonmasi.com

 Minggu (2/10/2022) dini hari, Tim patroli Polsek Taman Polres Pemalang membubarkan aksi balap liar di jalan protokol dekat pasar Beji Kecamatan Taman, Pemalang.


Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo melalui AKP Totok Purwantoro mengatakan, Polsek Taman menerima laporan dari warga Kelurahan Beji yang terganggu dengan aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah pemuda.


“Setelah menerima laporan, piket langsung merespon dengan menghubungi personil yang sedang melaksanakan patroli,” kata Kapolsek.


“Sehingga dengan cepat, aksi balap liar dapat segera dibubarkan oleh petugas,” imbuh Kapolsek.


Kapolsek Taman mengatakan, Polsek Taman melaksanakan patroli secara intensif untuk mencegah gangguan kamtibmas dan menekan angka kriminalitas.


“Patroli lebih intensif dilakukan pada akhir pekan, salah satunya bertujuan untuk mencegah aksi balap liar di jalanan protokol,” kata Kapolsek.


Dalam kegiatan patroli, Kapolsek Taman mengatakan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak segan untuk melaporkan ke pihak Kapolisian, jika melihat adanya tindak pelanggaran.


“Kami mohon bantuan pada masyarakat, tolong informasikan pada kami bila melihat balap liar, tentunya akan kami respon dengan cepat,” kata Kapolsek.


Kapolsek Taman mengatakan, pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas, apabila masih terjadi aksi balap liar di wilayah Kecamatan Taman.


“Apabila kembali kedapatan balap liar, kami akan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku,” kata Kapolsek.


Humas Polres Pemalang

Operasi Sikat Jaran, Polres Demak Tangkap 19 Pelaku Curanmor


Demak - Trankonmasi.com

Selama digelarnya Opeasi Sikat Jaran Candi 2022, jajaran Kepolisian Resor Demak berhasil mengungkap 19 kasus dan menangkap 19 orang tersangka. Dua tersangka yang diamankan diantaranya adalah pasangan suami istri.


Para tersangka kini ditahan untuk proses lebih lanjut.


Barang bukti yang diamankan ada 19 unit sepeda motor hasil curian ditambah dengan 2 unit sepada motor yang dipakai tersangka  sebagai sarana melakukan kejahatan.


Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono mengatakan, sebanyak 19 tersangka yang diamankan merupakan pengembangan 19 laporan polisi. Kasus yang terungkap dan para pelaku yang ditangkap tersebut merupakan hasil operasi yang dilakukan oleh jajaran Polres Demak.


“Untuk kasus target operasi ada 2 laporan yang berhasil kita ungkap sedangkan kasus non target yang juga berhasil diungkap Polres Demak ada 17 laporan polisi,” kata AKBP Budi saat konferensi pers di Mapolres Demak, Rabu (5/10/2022).


Lanjutnya, Opetasi Sikat Jaran Candi merupakan operasi yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan kasus curanmor yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Demak.


"Operasi dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022. Sasarannya adalah pelaku curanmor dan barang bukti, termasuk kejahatan dengan sasaran kendaraan roda dua maupun roda empat," terangnya.


Budi menambahkan, modus operandi para tersangka pelaku dalam melakukan aksinya adalah menggunakan kunci T untuk merusak kunci stang dan menyambung kabel kendaraan kemudian membawa kabur.



"Ada juga yang memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan yang lalai meninggalkan kunci di stang," jelasnya.


Dia mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati terhadap kendaaannya terutama saat tidak dipakai atau diparkir.


"Tingkat kejahatan kasus Curanmor cukup tinggi di wilayah Demak. Kepada masyarakat kami imbau agar selalu hati-hati dan waspada terhadap aksi curanmor dan kejahatan lainnya," pungkasnya.


D Jpr

Lagi Lagi Terjadi Tindak Kekerasan Bagi Siswa SMA Negeri 6 Kepulauan Tanimbar.


 

Kepulauan Tanimbar - Trankonmasi.com


Lantaran dituduh hamil,  salah satu siswa SMA Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar,  di Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) diduga dianiaya hingga babak belur oleh salah satu guru pada saat jam sekolah, Senin 12-09-2022.


Dari informasi yang diperoleh dari salah satu siswa SMA Negeri 6 Kepulauan Tanimbar bahwa,  dirinya dituduh hamil oleh dua orang warga desa Wunlah,  membuat siswa tersebut merasa tidak puas dan melakukan kroscek kepada dua warga tersebut dan dengan mengeluarkan bahasa-bahasa  yang tidak berkenan,  sehingga dua orang warga tersebut melaporkan kepada dewan guru SMA Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya siswa tersebut diduga dihajar hingga babak belur oleh salah seorang guru pada bagian bokongnya mengakibatkan terjadi luka memar dan bengkak pada bagian tubuh siswa tersebut.


Menurut dugaan dua warga tersebut bahwa, siswa yang bersangkutan diduga hamil dan dibawa ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Saumlaki) untuk dilakukan proses aborsi, namun yang lebih mengherankan bahwa,  dugaan yang dituduhkan tersebut ditujukan kepada Kapolsek Wuarlabobar bersama istri yang membawa siswa tersebut untuk melakukan proses aborsi. Namun apa yang disampaikan oleh dua warga tersebut merupakan tuduhan palsu alias bohong,  dan mengakibatkan siswa tersebut dihajar hingga babak belur oleh salah satu guru SMA Negeri 6 Kepulauan Tanimbar Berinisial (ML).


Kapolsek Wuarlabobar bersama istri, ketika dikonfirmasi terkait tuduhan tersebut,  pihaknya menyampaikan bahwa semua itu adalah fitnah karena anak tersebut dibawa ke Saumlaki karena bertepatan dengan liburan sekolah,  sehingga dia dibawa ke Saumlaki sekaligus untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga orang tua dari siswa tersebut. Maka apa yang disampaikan oleh dua warga tersebut merupakan fitnah dan bohong belaka.


Dengan adanya tindakan seperti ini maka sangat disayangkan bahwa,  sekolah SMA Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan lagi sebagai  tempat menerima ilmu tetapi bagaikan tempat untuk melakukan tindak kekerasan kepada siswa. Maka diharapkan agar pemerintah daerah bahkan provinsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat dapat melihat persoalan ini sehingga sekolah tersebut bisa dijadikan tempat menuntut ilmu bukan tempat melakukan Kekerasan.


JCS

Polres Rembang Ringkus MA dkk Terduga Peracik Obat Ilegal

 


REMBANG - Trankonmasi.com

Enam orang tersangka pembuat obat-obatan ilegal ditangkap Satreskrim Polres Rembang. Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan belasan merk obat-obatan ilegal berbentuk serbuk, pil dan cairan di rumah kontrakan tersangka. 


Hal tersebut diungkapkan Kapolres Rembang, AKBP Dandy Ario Yustiawan di Mapolres Rembang pada Minggu, (11/9). Dirinya menuturkan penangkapan para tersangka itu dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Magersari, Rembang pada Kamis (1/9) lalu. 



"Berdasasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, rumah tersebut menjadi sarang pembuatan obat-obatan ilegal," ungkapnya 


Di rumah kontrakan tersebut, tersangka MA (30th) dibantu 5 orang rekannya yaitu And, Mft, Ad, Naj, dan BM memproduksi beberapa merk obat ilegal, mulai dari penumbuh rambut, obat kuat, pelangsing, hingga obat pemutih. 


"Sudah berjalan selama 3 bulan. Dari keterangan tersangka, omzet yang didapat dari penjualan berkisar Rp. 5 juta hingga Rp. 9 juta tiap satu produknya," ujar AKBP Dandy. 


Tersangka MA mengaku, dirinya tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan dan pekerjaan sehari-hari hanya sebagai kuli bangunan. 



"Karena alasan ekonomi, belajar meracik obat dari Youtube sejak tiga bulan lalu. Yang paling laku penumbuh rambut," tutur MA 


MA menyebut, dalam sehari dirinya melayani pembelian obat-obatan ilegal tersebut dari puluhan konsumen. 


"Pembeli yang terjauh dari Kalimantan," sebutnya. 



Para tersangka saat ini diamankan di Rutan Mapolres Rembang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijerat dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 


"Ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar," tegas AKBP Dandy. 


Selain obat-obatan ilegal, petugas turut menyita sejumlah barang bukti lain diantaranya sejumlah kartu selular, tiga motor, satu unit mobil dan uang tunai Rp. 127 juta.


J Trankonmasi Tim

Polres Salatiga Bekuk Terduga Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penukaran Uang Asing

 


Salatiga - Trankonmasi.com

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Salatiga berhasil membekuk Komplotan Penipu dengan Modus Penukaran Uang Asing yang menimpa Revlusi Panzimatini Binti Karzan, Warga Perum Mekar Elok Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang terjadi pada hari Selasa 6/09/2022.


Komplotan tersebut terdiri dari  4 (empat) orang terdiri dari  tiga laki-laki dan satu perempuan, yaitu Irwan Sukma Als Wawan Supriyatman Als Abdul Rozak Bin Basmin Gofar (berperan sebagai warga negara asing dari Brunai Darussalam)  ), warga Cibinong Bogor, Supriaji Alss Sunarto  Bin Harjo radimin warga palsigunung Mekarsari Cimanggis Depok, Syafrizal Als Uda Als Heri Bin Kamarudin warga Tanah Tinggi Tangerang  atau alamat lain Rawa Buaya Jakarta Barat dan Aldila Nurita Als Reva  (berperan meyakinkan korban) Binti Widi Sulistyo Warga Wates Magelang.


Adapun kronologis kejadinnya berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Pelapor setelah selesai membuat rekening baru di Bank BRI, kemudian pulang jalan kaki ke arah Ramayana sesampainya di depan Kost Wahid Jl. Diponegoro sebelum Rumdin Walikota bertemu dengan seseorang yang tidak di kenal kemudian mengaku bernama ROZAQ, orang asing yang berasal dari Brunei darussalam dan meminta tolong untuk membantu menukarkan uang Dollar Singapura. 



Kemudian setelah beberapa saat datang seorang perempuan mengaku bernama Sdri. REVA berjalan dari arah belakang kemudian menghampiri dan ikut nimbrung untuk membantu orang asing tersebut menukarkan uang. Selanjutnya datang 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, warna Abu – abu dari arah Ramayana yang di kendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki yang sepertinya sudah mengenal  REVA kemudian menyapa Sdri. REVA “ Loh mba kok disini mau kemana”, kemudian REVA menjelaskan ini ada orang asing yang butuh bantuan menukar uang, 2 (dua) orang laki – laki tersebut sopir salah satunya mengaku bernama Narto yang mengaku pegawai Bank BRI, dan akan bersama membantu mengantarkan orang asing serta mengajak Korban ikut naik kedalam mobil menuju BRI unit Roncali tempat kerja Narto.


Sesampainya di BRI Roncali kemudian Sdri. Reva turun dan berpura-pura mengambil uang rupiah untuk ditukarkan dolar milik Sdr. Rpzaq, setelah mengambil uang Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian ditukarkan dengan dolar milik Rozaq.


Kemudian Sdr. Rozaq bilang bahwa uang yang ingin di tukarkan masih kurang dan meminta bantuan Korban untuk membantu menukar uang, akan tetapi saat itu Pelapor tidak ingat berapa uang yang dimilikinya, kemudian Korban meminta untuk diantar pulang kerumah mengambil buku tabungan terlebih dahulu, selanjutnya Pelapor diantar menuju Bank BRI Cabang Salatiga dan melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) selanjutnya mengambil uang lagi di ATM Bank BNI Jl. Jendral Sudirman sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah). Setelah mengambil uang sejumlah total Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan, ditukar dengan uang dolar milik Sdr. Rpzaq sejumlah 6000 Dolar.



Setelah menerima uang dollar milik Sdr. Rozaq, uang dollar di serahkan kepada Sdr. Narto yang akan membantu mengirimkan uang dollar menjadi rupiah Ke no Rek Korban. Setelah itu Korban minta agar di antar ke ATM untuk memastikan uang miliknya sudah masuk / kembali di kirimkan Narto, akan tetapi saat itu Sdr. Rozaq minta agar diantar membeli makanan terlebih dahulu karena belum makan, dan pergi ke Afamidi ABC Salatiga untuk membeli makanan. Sesampainya di Alfamidi Korban dan Sdri. Reva masuk ke Alfamidi membeli makan kemudian selesai membeli dan hendak membayar Sdri. Reva tiba – tiba ijin kembali ke mobil untuk menanyakan makanan apa saja yang tadi ingin dipesan apakah ada yang kurang. Setelah ditungu-tunggu ternyata Sdri. Reva tidak kembali dan juga mobil yang di kendarai sebelumnya sudah tidak ada di parkiran, selanjutnya Korban melaporkan hal tersebut Ke Polres Salatiga.


Atas laporan tersebut selanjutnya Satreskrim dibawah kendali Kasat Reskrim AKP Dr (c) NANUNG NUGROHO .1, A.Md, S.T., M.H, bergerak cepat melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pelaku daerah Kota Semarang dan selanjutnya di bawa Ke Kantor Satreskrim Polres Salatiga guna dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidanya, untuk keempat tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP Jo  Pasal 55 KUHP  ( dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara ), jelas AKBP Indra Mardiana S.H, S.I.K, M.Si dihadapan awak Media saat Press Release di Depan Pendopo polres Salatiga Jumat, 09/09/2022.

J Trankonmasi Tim

Polres Demak Tangkap 15 Pelaku Perjudian dan 2 Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi

 


Demak - Trankonmasi.com

Sebanyak 17 orang ditangkap petugas Satreskrim Polres Demak beserta jajaran. Puluhan orang tersebut ditangkap terkait kasus perjudian dan penyalahgunaan BBM subsidi.


"Hari ini kami merilis atensi Kapolri yaitu kasus perjudian dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kasus ini diungkap dalam kurun waktu satu bulan terakhir," kata Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono saat konferensi pers di Kapolres Demak, Rabu (7/9/2022).


Terkait kasus penyalahgunaan BBM subsidi, polisi berhasil mengamankan 2 orang beserta sejumlah barang bukti berupa 2 unit truck, 1 buah tangki berisi 8.000 liter solar, 1 buah tangki berisi 3.500 liter solar. 1 unit sepeda motor, 5 jerigen berisi solar bersubsidi, serta 2 lembar nota pembelian solar bersubsidi.


"Barang bukti 2 unit kendaraan truck yang sudah di modifikasi dengan tangki pengangkut BBM solar beserta barang bukti lainnya kami amankan. Estimasi selisih harga solar non subsidi dengan subsidi adalah Rp. 17.250,- / liter. Sehingga diperkirakan kerugian negara mencapa ratusan juta," paparnya.


Kemudian terkait dengan kasus perjudian, polisi berhasil mengamankan 15 orang. Dengan rincian 11 orang pelaku judi konvensional sambung ayam, kartu, dadu dan bilyard serta 4 orang pelaku judi online.


Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam kasus perjudian tersebut. Di antaranya uang tunai, ponsel, peralatan sambung ayam, peralatan dadu dan meja bilyard.


"Barang bukti uang ada Rp 3,5 juta, juga ada handphone milik para pelaku. Untuk konvensional, rata-rata mereka bermain judi sambung ayam, kartu, dadu dan bilyard," katanya. 



Pelaku judi konvensional ditangkap di Kecamatan Demak, Wonosalam, Mijen, Gajah, Sayung, Mranggen, Karangtengah dan Karangawen. Sementara pelaku judi online di tangkap oleh Unit Resmob Polres Demak.


"Judi online rata-rata mereka saat membeli menggunakan SMS. Dari hasil SMS itulah kita kembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku judi online di wilayah Demak," terangnya.



Budi menambahkan, Polres Demak akan selalu beroperasi untuk terus memerangi penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Demak.


"Kami imbau kepada masyarakat jangan pernah coba-coba melakukan perjudian jenis apapun, kami akan terus melakukan operasi penyakit masyarakat termasuk perjudian, miras dan lainnya," pungkasnya.


J Trankonmasi Tim

Polda Jateng Bongkar Kasus Pencabulan di Tiga Kabupaten

 


SEMARANG – Trankonmasi.com

Polda Jateng membongkar kasus pencabulan yang terjadi di tiga wilayah Jawa Tengah yakni Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara. Puluhan anak diduga menjadi korban aksi para pelaku.


Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan kasus pertama terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang tersangka berinisial AF (29) warga asal Riau. Korbannya yakni seorang ibu berinisial IM (38) warga asal Pekalongan. 


“Awalnya yang pekalongan ini viral soal dugaan hubungan persetubuhan seorang ibu dengan anaknya. Setelah kita selidiki, ternyata ibu dan anak ini korban dari seseorang yang mengaku sebagai orang pintar yakni pelaku AF,” kata Djuhandani, di Markas Polda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (7/9)


Pelaku AF, kata dia, menamakan diri sebagai Ibu Sri di media sosial dengan memasang foto profil seorang perempuan. 


AF kemudian menawarkan pengobatan secara supranatural. Korban berinisial IM berminat dengan jasa pelaku dan mulai berhubungan melalui media sosial 



“Korban dan pelaku bertukar kontak. Dalam proses selanjutnya, AF memberi cara-cara tak etis, yakni memerintah IM bersetubuh dengan anaknya yang harus didokumentasi melalui video,” jelasnya


Video itu, lanjutnya, menjadi alat pelaku memeras uang korban. AF mengancam akan mengedarkan video tersebut di media sosial. 


Dalam pengakuannya, AF telah memeras korban berulang kali hingga mencapai total Rp 38 juta.


“Selain itu, dalam ritualnya,AF memerintah IM memotong putting (payudara) anaknya dan itu dilakukan IM,” terang dia



Kasus kedua terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Polisi menangkap seorang guru Agama berinisial SAW (32) yang diduga mencabuli sejumlah santrinya sesama jenis. 


“Korbannya yakni AGM, MSJA, FNR, NNW, HAG, MABP dan G. Para korban adalah murid SAW,” jelasnya


Djuhandani menjelaskan pelaku SAW mencabuli para santrinya sejak 2021 hingga 2022. 


"Ketujuh santri itu masih dibawah umur," tandasnya.


“Pelaku meraba, mencium dan sodomi korban,” tambah Djuhandani 


Ketiga, polisi mengungkap kasus pencabulan di Kabupaten Batang. Kasus yang terjadi di sebuah sekolah itu, dilakukan seorang guru dengan puluhan anak-anak menjadi korban


"Di kabupaten Batang ada 35 laporan terkait perbuatan asusila yang diduga dilakukan pelaku berinisial AM (33). 10 orang diantaranya dicabuli oleh pelaku," tandas Djuhandani.


Adapun rentetan pencabulan yang dilakukan pelaku, tambah dia, terjadi mulai tahun 2020 sampai Agustus 2022.


“Lokasi pencabulan berada di Ruang kelas, ruang osis dan gudang mushola sekolah,” tandas dia.


Djuhandani  menegaskan para pelaku di tiga kabupaten itu dijerat dengan berbagai pasal berbeda sesuai kasus yang terjadi.


Kasus pencabulan di Pekalongan, tambahnya, pelaku dijerat dengan Pasal 15 ayat 1 uu RI Nomor 15 tahun 2022 subsider pasal 6 UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 29 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman maksimal 16 tahun.


Sedangkan para pelaku kasus pencabulan di Batang dan Banjarnegara dijerat dengan Pasal 82 ayat (2) dan 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara ditambah 1/3. 


"Karena para pelaku berstatus guru para korbannya," terangnya.



Djuhandani juga menambahkan, selain mengungkap kasus, Polda Jateng juga memperhatikan pemulihan kondisi psikologis anak-anak korban pencabulan. 


"Sudah dilakukan upaya-upaya trauma healing oleh tim psikologi Polda dan Polres terkait terhadap para korban dan orang tuanya. Selain itu juga berkoordinasi dengan beberapa instansi," tandas dia.


J TrankonmasiTim

RCT Raup Untung 7 Juta dari Bisnis Prostitusi Online, Berakhir di Bui


PURBALINGGA - Trankonmasi.com

Laki-laki berinisial RCT (21) terduga jajakan teman melalui aplikasi Michat berhasil dibekuk Polres Purbalingga. Peristiwa ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di halaman Polres Purbalingga, Selasa (6/9/2022) sore.


Konferensi pers dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Edi Sukamto Nyoto. Edi Sukamto menerangkan, terduga RCT (21) adalah warga Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, yang pekerjaannya sehari-hari sebagai karyawan swasta.


Dalam konferensi pers Edi Sukamto juga menyampaikan tentang modus RCT melakukan transaksi.



"Modusnya pelaku membuat akun Michat dengan nama Niken. Kemudian menawarkan layanan prostitusi kepada pengguna Michat. Setelah transaksi terjadi kemudian pelaku mendapatkan uang bagiannya," terangnya.


Dijelaskan bahwa kronologis ungkap bermula saat adanya informasi masyarakat terkait dugaan prostitusi online. Petugas kemudian melakukan penyelidikan informasi tersebut. Hasilnya petugas berhasil mengidentifikasi dan kemudian mengamankan pelaku pada Selasa, (23/8/2022).


Dalam penangkapan RCT, polisi berhasil mangamankan barang bukti berupa 1 unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A5, 1 unit, telepon genggam merk Vivo Y 91, 1 lembar screenshot foto profil akun Michat atas nama Niken, 1 lembar bukti percakapan Michat, 1 buah alat kontrasepsi, 1 bendel print out aplikasi DANA, 1 bendel print out rekening koran BCA.



Terduga RCT mengakui bahwa ia telah melakukan transaksi bisnis prostitusi online melalui aplikasi Michat sejak bulan Februari 2022. Sedangkan perempuan yang dipekerjakan adalah IQ (27) teman tersangka warga Kabupaten Kebumen. Menurut tersangka lokasi transaksi berada di wilayah Kabupaten Purbalingga namun berbeda-beda tempat tergantung kesepakatan dengan pemesan.


"Dari kegiatan prostitusi online yang dijalankan, tersangka mengaku sudah mendapat keuntungan hingga mencapai Rp. 7 juta," katanya.


Kasat Reskrim menambahkan kepada tersangka dikenakan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


"Ancaman hukuman pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar," pungkasnya.


J Trankonmasi Tim

Sukses Bekuk 66 Penyeleweng BBM Bersubsidi Polda Jateng Selamatkan Potensi Kerugian Negara 11 Miliar Rupiah

 


Semarang - Trankonmasi.com

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah hari ini menggelar puluhan kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdidi dari berbagai wilayah. Ada 66 orang yang tersangka yang diamankan dari 50 jumlah kasus.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari pengungkapan ini setidaknya 11 miliar rupiah lebih potensi kerugian negara diselamatkan.


"Adapun barang bukti yang diamankan yakni solar bersubsidi sebanyak 81,9 ton, pertalite sebanyak 3,2 ton, mobil 38 unit, motor 6 unit, alat komunikasi 9 unit dan tandon kapasitas 1.000 liter sebanyak 40 buah," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2022).



Adapun beberapa kasus yang menonjol yakni berada di Kudus. Polres setempat mengungkap adanya sebuah perusahaan membeli bio solar subsidi di sejumlah SPBU menggunakan beberapa mobil. Lalu solar dikumpulkan dan ditimbun untuk kemudian dijual ke industri.


Dalam kasus ini, dua tersangka diamankan salah satunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, 12 ton solar bersubsidi juga diamankan menjadi barang bukti.


Kasus lainnya yang menarik perhatian adalah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum ASN di Pekalongan. Oknum tersebut bolak balik mengisi penuh tangki mobilnya solar. Polisi yang mengawasi lalu mengikuti oknum tersebut dan mendapati ternyata oknum tersebut memindahkan solar ke jerigen untuk dijual lebih mahal memanfaatkan kenaikan harga.


"Rata-rata motif para pelaku melakukan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan karena disparitas harga dan lemahnya pengawasan," katanya.


Dedi menuturkan, Polri akan terus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terkait penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi. Kemudian melakukan pengawalan dan monitoring terhadap pendistribusian BBM.


"Menempatkan personel Polri di pom bensin dengan tujuan agar masyarakat dapat diberikan pencerahan serta menyikapi secara positif dampak kenaikan harga BBM tersebut selain melakukan pengamanan objek," katanya.

J Trankonmasi Tim

Guru Cabul di Batang, Kapolda : Kita kirim TIM Trauma Healing Bagi para Korban yang masih Siswi SMP

 


BATANG - Trankonmasi.com

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi memberikan perhatian besar terhadap kasus dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi sebuah SMP di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Untuk itu, dirinya mengatakan telah membentuk tim trauma healing untuk membantu menangani kondisi mental para siswi tersebut.


Kapolda menyampaikan hal itu saat melaksanakan kunjungan di Mapolres Batang guna asistensi penanganan kasus pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap murid-muridnya tersebut pada Jumat, (2/9) pagi.


“Kita bentuk tim bahkan besok sudah mulai bergerak,” ujar Kapolda saat door stop di depan media.


Dalam tim yang akan dibentuk, lanjutnya, kepolisian juga akan menggandeng berbagai pihak seperti MUI, Dinas Pendidikan, dan KPAI untuk melakukan pendampingan baik siswi maupun orang tua dari para korban pencabulan.


Dirinya juga menyampaikan penanganan kasus tersebut masih terus didalami dan dilakukan dengan hati-hati. Hal itu karena siswi yang korban pecabulan terbilang cukup banyak.



Berdasarkan pengakuan pelaku, jumlah korban mencapai lebih dari 20 siswi.


“Karena yang menjadi korban adalah anak – anak kita, (penanganannya) step by step tidak boleh grusa grusu terkait dengan pembuktian. Tapi yang lebih utama adalah upaya preventif kepada korban maupun keluarga korban”, pungkasnya.

J Trankonmasi Tim

Yayasan Tempat SAW Mengajar Ternyata Bukan Ponpes Karena Tak Terdaftar di Kemenag

 


Banjarnegara – Trankonmasi.com

Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto membeberkan sejumlah temuan baru terkait ungkap kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap santri yang dilakukan oknum ketua yayasan pendidikan di berinisial SAW Alias JS (32) warga Desa Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.


Setelah Dilakukan pendalaman oleh Tim penyidik Sat Reskrim Polres Banjarnegara ditemukan bahwa Yayasan Pendidikan yang diampu oleh Tersangka SAW (32) bukanlah sebuah pondok pesanttren.


“Setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi dengan Kemenag Banjarnegara bahwa tempat kejadian yang awalnya kami sangka sebagai pondok pesantren tersebut ternyata tidak terdaftar di Kemenag Banjarnegara,”ungkap Kapolres.


“Jadi bukan pondok pesantren akan tetapi yayasan di Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara,” lanjutnya.


Lebih Lanjut Kapolres menjelaskan bahwa di dalam Yaysan Pendidikan tersebut terdapat aktivitas proses belajar mengajar ala pondok pesantren.


“Jadi memang di dalam yayasan tersebut ada proses belajar mengajar layaknya di pondok pesantren dimana terdapat santri dan ustadz namun legalilatasnya belum dapat dari Kemenag sehingga tidak dapat disebut Pondok Pesantren,” terangnya.


Dengan demikian tersangka SAW (32) bukanlah seorang pengasuh pondok pesantren melainkan ketua Yayasan.


Pada konferensi pers yang dilakukan kemarin Selasa (31/08) mengungkap bahwa tersangka SAW (32) mempunyai kelainan seksual, dimana nafsu melihat anak yang kulitnya putih, bersih dan ganteng.


Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah melakulan pencabulan terhadap santrinya sebanyak tujuh anak. Aksi bejartnya ini diketahui ketika tersangka pergi ke Aceh karena istri melahirkan


 “Pada saat pergi kemudian kegiatan belajar digantikan guru lain sehingga santri yang pernah mengalami perbuatan cabul cerita kepada guru yang menggantikan,” katanya saat konferensi pers di Mapolres Banjarnegara, Rabu (31/8/2022) pagi.


 Modus operandi tersangka yaitu dengan menyuruh santri datang ke rumahnya untuk melakukan perbuatan cabul.


Tersangka diancam dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 292 KUHP.


“Ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, ditambah 1/3 karena tersangka tenaga pendidik,” pungkas Kapolres.

J Trankonmasi Tim

Ponpes Milik Oknum Guru Ngaji Cabul Tidak Terdaftar di Kankemenag Banjarnegara



Banjarnegara – Trankonmasi.com

Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto SIK, MH memastikan pondok pesantren milik SAW alias JS (32) oknum guru ngaji yang melakukan pencabulan terhadap tujuh santri di Banjarmangu tidak terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.


"Setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi dengan Kemenag Banjarnegara bahwa pesantrennya tidak terdaftar di Kemenag," katanya di Mapolres Banjarnegara, Kamis (1/9/2022).


Ia menegaskan, tersangka pencabulan bukan pengasuh pondok pesantren, tetapi ketua yayasan, sehingga tempat belajar mengajar di lembaga tersebut merupakan sebuah yayasan.


"Jadi bukan pondok pesantren tetapi yayasan di Desa Banjarmangu, di yayasan ini ada proses belajar mengajar ala pesantren, ada santrinya dan ustadnya cuman legalilatasnya belum ada dari Kemenag," katanya.


Sebelumnya, Polres Banjarnegara telah mengungkap tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap tujuh santri yang dilakukan oknum ketua yayasan pendidikan berinisial SAW Alias JS (32) warga Desa Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.


Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto SIK, MH mengatakan, kejadian terbongkar bermula ketika tersangka pergi ke Aceh karena istri melahirkan.


"Pada saat pergi kemudian kegiatan belajar digantikan guru lain sehingga santri yang pernah mengalami perbuatan cabul cerita kepada guru yang menggantikan," katanya saat konferensi pers di Mapolres Banjarnegara, Rabu (31/8/2022) kemarin.


Ia mengungkapkan, tersangka mempunyai kelainan seksual, dimana nafsu melihat anak yang kulitnya putih, bersih dan ganteng.


"Tersangka menyuruh santri datang ke rumahnya untuk melakukan perbuatan cabul," ujar dia. 


Ia menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah melakulan pencabulan terhadap santrinya sebanyak tujuh anak.


"Namun yang dilakukan introgasi baru enam anak, ini bisa dikembangkan lagi nantinya pada saat pemeriksaan lanjutan," bebernya.


Adapun tersangka pasal dikenakan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 292 KUHP.


"Ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, ditambah 1/3 karena tersangka tenaga pendidik," pungkasnya.


J Trankonmasi Tim